JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF - NON KEUANGAN - NON KEPEGAWAIAN - PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BD.2015/NO.9
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dalam penyusutan arsip serta penyelamatan arsip sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta memperhatikan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tanggal 5 Desember 2014 Nomor BPK. 03.09/50/2014 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jamb, perlu diatur Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 28 Tahun 2012; Perda No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah (Perubahan Ketiga); Pergub No. 6 Tahun 2005; Pergub No. 28 Tahun 2013.
Pergub ini mengatur mengenai Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jambi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2015.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan/Program Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan perlindungan, pengamanan dan penyelamatan arsip vital pada OPD dan BUMD di lingkungan PemKab KuBar yang merupakan salah satu bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum dan memori organisasi yang merupakan dokumen/arsip vital bagi suatu organisasi, agar dapat berjalan tertib, lancar dan aman, diperlukan Pedoman Pengelolaan/Program arsip vital yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; Perda Prov. Kaltim Nomor 17 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pedoman Pengelolaan/Program Arsip Vital, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
24 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pengelolaan arsip vital, pelaporan, pendanaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2020.
25 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 9 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2015 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2019
Permendesa PDTT No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Mengubah :
Permendes PDTT No. 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. 9, BN.2019/No.1051, jdih.kemendesa.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klarifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 9 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan untuk terwujudnya pengelolaan arsip inaktif secara tertib efisiensi dan efektivitas sehingga memudahkan penemuannya kembali
maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 3 (tiga) Bab dan 6 (enam) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pengelolaan Arsip Inaktif; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
Lamp. : 12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Alih Media Arsip Dlnamis
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi, memelihara dan menjaga
ketersediaan Arsip Dinamis sebagai bahan pertanggung-
jawaban dan aIat bukti yang sah, dapat dilakukan Alih Media
Arsip yang dilaksanakan dalam bentuk dan media ap pun
sesuai kemajuan teknologi informasi dan komu nikasi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa untuk untuk memberikan arah, landasan dan
k epastian hukum pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya,
dipandang perlu disusun pedoman pengeloJaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan P raturan
Bupati Tasikmalaya ten tang Pedoman Alih Media Arsip
Dinamis;
Undang-Undang omor 14 Tahun 19 50, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tabun 2012, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9
Tabun 2018, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 20 Tabun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9
Tahun 2014 , Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tabun
2016, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Tata Kearsipan
Terdiri dari 18 Pasal 3 Bab yaitu Ketentuan Umum, Alih Media Arsip Dinamis, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
mengatur mengenai Pedoman Alih Media Arsip Dinamis
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 9 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan arsip khususnya terhadap arsip keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2014.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
