Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Gotong Royong Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar
prasarana transportasi, prasarana pendukung jalan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, prasarana pengairan, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan swadaya masyarakat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana, perlu mengalokasikan dana bantuan gotong royong;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2010.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Sasaran; Mekanisme Permohonan; Pengendalian dan Pelaporan; Sumber Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 10 HLM; Lampiran: 4 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 28 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas kelebihan pembayaran pajak atau retribusi pajak atau retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah; b. Bahwa berdasarkan Pasal 165 ayat (8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi; Kewenangan Pemberian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi; Penatausahaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
Jumlah Halaman: 8 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 28 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2012
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa guna mengoptimalkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergitas program-program Pemerintah dan Pemerintah Daerah,maka perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, harus dijabarkan ke dalam RKPD pada tahun yang bersangkutan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; . Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 200
Materi Pokok: RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2011.
Jumlah Halaman: 4 hlm; Lampiran: 370 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 28 Tahun 2011
PERBUP Kab. Sumedang No. 71 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
Mencabut
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa, serta untuk
menunjukkan identitas pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas,
perlu diadakan pengaturan mengenai pakaian dinas pegawai negeri sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2003.
Terdiri dari 61 pasal, 8 bab yaitu ketentuan umum, jenis pakaian dinas, jenis atribut dan kelengkapan pakaian dinas, model, atribut, dan kelengkapan pakaian dinas, atribut pakaian dinas, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2011.
mengatur mengenai pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten sumedang
45 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Bupati Semarang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan Dan Penyuluh Kehutanan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 T ahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu diantaranya adalah untuk jabatan tertentu yang ditentukan oleh Presiden;
bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan, disebutkan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan jenjang Madya dan jenjang Utama dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENP AN/2/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peraturan Bupati Semarang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang meliputi
Kedudukan Dan Tugas Pokok, Jenjang Jabatan Dan Pangkat, Batas Usia Pensiun, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2011.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dicabut.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2011/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo (Hospital By Laws)
ABSTRAK:
bahwa agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu mengatur dan menyusun hospital by laws; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2O04; Undang Undang Nomor 36 tahun 2009; Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001; Peraturan Daemh Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peraturan Internal Korporate
Bab III Kedudukan, Tugas dan Wewenang Direktur
Bab IV Syarat Menjadi Direktur
Bab V Pemberhentian Direktur
Bab VI Pembantu Direktur
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2011.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 27 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencapai melaksanakan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1958, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.8 Tahun 1986,PP No.57 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.17 Tahun 2007, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permenkeu No. 168/PMK.07/2009, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2009, Perbup No.46 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengaggaran dan Pelaksanaan, Penatausahaan dan Tata Cara Pemberian, Pelaporan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2011.
Peraturan ini memiliki 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa pupuk merupakan sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional serta untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.12 Tahun 1992, UU No.8 Tahun 1999, UU No.10 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, PP No.8 Tahun 2001, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.77 Tahun 2005, Permentan No. 08/Permentan/SR.140/2/2007, Permendag No. 12/M-DAG/PER/6/2008, Permentan No. 06/Permentan/SR.130/2/2011, Kepmentan No. 237/Kpts/OT.210/4/2003, Kepmentan No. 239/Kpts/OT.210/4/2003, Kepmerindag No. 356/MPP/Kep/5/2004, Kepmentan No. 465/Kpts/OT.160/7/2006, Kepmentan No. 01/Kpts/SR.130/1/2006, Pergub Kalbar No.11 Tahun 2011, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.14 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Peruntukkan Pupuk Bersubsidi, Alokasi Pupuk Bersubsidi, Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Pengawasan dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 16 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 27 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kusto, Non Kusta dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya masyarakat miskin, Pemerlntah menyelenggarakan Program lamlnan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah dan Jaminan Persalinan;
b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Jamlnan Kesehatan Masyarakat kuota, non
kuota dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan jaringannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat kuota, non kuota dan Jaminan Persallnan di Puskesmas dan jaringannya;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/MENKES/SK/Vl/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2010;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/111/2011tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Serl D);
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman teknis bagi semua pihak yang terkait dengan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat kuota, non kuota dan Jamlnan Persallnan di Puskesmas dan jarlngannya.
Petunjuk teknis sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) meliputi:
BAB I HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
BAB II PELAYANAN KESEHATAN
BAB III OBAT, BAHAN HABIS PAKAI DAN LOGISTIK PELAYANAN
BAB IV PENDANAAN
BAB V PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2011.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kuota dan Non Kuota di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 27 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan pemberian dana kesejahteraan kepada nelayan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati dapat berjalan lancar serta dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan sosial nelayan secara langsung, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010
PERBUP mengatur mengenai beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
14 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
