Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya Pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Brebes, perlu meningkatkan kewaspadaan dini; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Kewaspadaan Dini di Daerah, kewaspadaan dini di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tim kewaspadaan dini pemerintah daerah, forum kewaspadaan dini masyarakat, pelaksanaan forum kewaspadaan dini masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 71 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ABSTRAK:
Untuk menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa hibah terdiri dari Hibah Uang, Barang dan/atau jasa.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.
Merubah Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
-
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 71 Tahun 2017
KEMISKINAN - PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGGULANGAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2017/NO.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa kemiskinan merupakan isu strategis yang harus ditangani dengan melakukan langkah-langkah dan model pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, guna terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat secara layak; bahwa selama ini upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait masih bersifat parsial belum terkoordinasikan dengan baik; bahwa untuk mengendalikan dan mensinergikan agar upaya penanggulangan kemiskinan berjalan efektif, tertangani lebih fokus dan tepat sasaran, perlu dibentuk gugus tugas penanggulangan kemiskinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang pembentukan gugus tugas penanggulangan kemiskinan Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 2009; UU no 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU no 13 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 15 Tahun 2010; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 5 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan dan susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
Pertambangan Migas, Mineral dan EnergiBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
PERPRES No. 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran
Penyediaan - Pendistribusian - Penetapan Harga - Liquefied Petroleum Gas - LPG - Kapal Penangkap Ikan - Nelayan Sasaran - Mesin - Pompa Air - Petani Sasaran - PERUBAHAN
2021
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 71, LN.2021/No.171, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran
ABSTRAK:
Untuk optimalisasi pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan hukum, perlu mengubah Perpres Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, pendistribusian, Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Air bagi Petani Sasaran.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 22 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2007; PP Nomor 36 Tahun 2004; PP Nomor 5 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019.
Perpres ini manambah satu pasal diantara Pasal 8 dan Pasal 9, yaitu Pasal 8A. Pasal 8A menyatakan bahwa Menteri menetapkan pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian volume kebutuhan tahunan LPG Tabung 3 Kg untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran dan mesin pompa air bagi Petani Sasaran. Penetapan oleh Menteri tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, pendistribusian, Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Air bagi Petani Sasaran.
KesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permenkes No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
Permenkes No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
Permenkes No. 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
Permenkes No. 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
Mencabut :
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 029 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Bahan Bakar Minyak bagi Armada Angkutan Umum Desa di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka
Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022,
dalam rangka mendukung program penanganan dampak
inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib
perlindungan sosial yang antara lain digunakan untuk
pemberian bantuan sosial; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
belanja bantuan sosial bahan bakar minyak bagi armada
angkutan umum desa di Kabupaten Kebumen, perlu
mengatur teknis pelaksanaannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan
pemberian belanja bantuan sosial yang direncanakan
diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan
Sosial Bahan Bakar Minyak bagi Armada Angkutan
Umum Desa di Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Sumber dan Bentuk
Bab III Kriteria Penerima
Bab IV Tata Cara Penyaluran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Monitoring dan Evaluasi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 71 Tahun 2020
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada
Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang untuk Kegiatan
Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Badan /
Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang
kesejahteraan sosial di Kabupaten Semarang, perlu
adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada
Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten
Semarang untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring
Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial
Masyarakat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan
regulasi yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah
Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan
Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten
Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemberian hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 71 Tahun 2017
PEMBENTUKAN LEMBAGA SOSIAL DAN PEDULI KASIH APARATUR SIPIL NEGARA/PNS KRISTIANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2017/No. 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Lembaga Sosial dan Peduli Kasih Aparatur Sipil Negara/PNS Kristiani di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan partisiasi yang dilandasi jiwa kegotong-royongan Aparatur Sipil Negara/PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan bantuan sosial umat kristiani, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Sosial dan Peduli Kasih Aparatur Sipil Negara/PNS Kristiani di Lingkungan Peerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
UU No.7 Darurat Tahun 1956, UU No.9 Tahun 1961, UU No.6 Tahun 1974, UU No.23 tahun 2014, Permen No.29 Tahun 1980, Permen No.18 Tahun 2016, Perda Kab Tapanuli Tengah No.10 Tahun 2016, Perbup Kab. Tapanuli Tengah No.23 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Pembentukan dan Susunan Organisasi, Keanggotaan, Sumber Dana, Mekanisme Pengumpulan, Penyimpanan, dan Penyaluran, Penyaluran Dana Sosial, Peduli Kasih dan Sumbangan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 71 Tahun 2019
unit pelaksana pusat kesejahteraan sosial anak integratif
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2019/NO.72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6,
Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan, perlu dilakukan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak secara
terintegratif; bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan
optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial
anak secara terintegratif perlu dibentuk lembaga
yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan
pencegahan dan penanganan masalah
kesejahteraan sosial dan perlindungan anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Pusat Kesejahteraan
Sosial Anak Integratif Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip Dasar
Bab III Pembentukan
Bab IV Tugas dan Fungsi UPPKSAI
Bab V Susunan Organisasi
Bab VI Keanggotaan
Bab VII Sekretariat UPPKSAI
Bab VIII Tata Kerja
Bab IX Pembiayaan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Nomor 27B Tahun 2016 dicabut.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
