Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.627 peraturan dalam 0,039 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 60 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan Atas Keputusan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Mekanisme dan Prosedur Tetap Pengawasan, Penertiban dan Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mengubah

Keputusan Walikota No. 12 Tahun 2004 tentang Mekanisme dan Prosedur Tetap Pengawasan, Penertiban, dan Tindakan Hukum Terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Download file:

Perwako Palembang No 60 Tahun 2014.pdf

pengawasan-penertiban-tindakan-hukum-pelanggaran-peraturan

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, LD.2014/NO.60

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Mekanisme dan Prosedur Tetap Pengawasan, Penertiban dan Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

ABSTRAK:

Pada dasarnya hukum diciptakan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam rangka mewujudkan efektivitas dan tertib pelaksanaan Perda dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya serta untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat perlu menetapkan mekanisme dan prosedur tetap pengawasan, penertiban dan tindakan hukum terhadap pelanggaran perda dan peraturan perundang-undangan lainnya. Keputusan Walikota No. 12 Tahun 2004 tentang Mekanisme dan Prosedur Tetap Pengawasan, Penertiban, dan Tindakan Hukum Terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan penegakkan hukum peraturan daerah dan peraturan perudang-undangan lainnya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; Perda No. 44 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan tentang ketentuan umum, mekanisme dan prosedur.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2014.
Mengubah Keputusan Walikota No. 12 Tahun 2004 tentang Mekanisme dan Prosedur Tetap Pengawasan, Penertiban, dan Tindakan Hukum Terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
5 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 56 Tahun 2014

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Yogyakarta No. 101 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 80 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
PERWALI Kota Yogyakarta No. 80 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

Download file:

Perwali Yogyakarta No.56 ... Kota Yogyakarta.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 56 Tahun 2014

KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

PERWALI WILAYAH KODE.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kota Bekasi

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

BD Perwal Nomor 46 Tahun 2014 ttg PATEN.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 44 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK PASIEN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kesehatan

Download file:

Nomor 44 Tahun 2014.pdf

PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK PASIEN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, Berita Daerah

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK PASIEN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka membantu keluarga pasien tidak mampu memiliki rujukan pelayanan kesehatan dari dokter rmah sakit di Kota Sabang, perlu memberikan bantuan sosial dari rekening bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk keluarga pasien rujukan pelayanan kesehatan Bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan sosial dari rekening bantuan sosial dari rekening batuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk keluarga pasien rujukan pelayana kesehatan, di pandang perlu menetapkan petunjuk opersional bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk pasien rujukan pelayana kesehatan dari keluarga tidak mampu.
UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No 11 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU N. 23 Tahun 2014; PP No 105 Tahun 2000; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 32 TAHUN 2011; PERMENKES No. 326/MENKES/SK/I/2013; Peraturan Gubernur Aceh No. 56 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang Lingkup Pemberian dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial untuk Pasien Rujukan Pelayanan Kesehatan Dari Keluarga Miskin, BAB III Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
6

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 44 Tahun 2014

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWALI PENGELOLA PASAR v.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 39 Tahun 2014

TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENDACA DAERAH KOTA BLITAR

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWALI BAKESBANG V.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 38 Tahun 2014

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWALI BKD v.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 37 Tahun 2014

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWALI BPKAD V.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

2014pw3332036.pdf

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2014/NO.36

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan perlu adanya pedoman bagi aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Walikota Salatiga Nomor 54 Tahun 2008; Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Paten Bab III Standar Perilaku Kerja Bab IV Standar Lingkungan Kerja Bab V Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bab VI Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan Bab VII Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Bab VIII Pengelolaan Pengaduan Bab X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
49 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT