Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komite Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (8)
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Ekonomi
Kreatif;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembentukan dan Keanggotaan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Masa Kerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
11 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 22
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 4738.K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2016 dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SE.15 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, maka Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Lintasan antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan; bahwa sesuai Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya ditetapkan oleh Gubernur untuk angkutan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003.
Peraturan tersebut berisi tentang Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 002) diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2016.
Peraturan yang diubah ialah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pasar Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk-produk hasil pertanian, industri kecil di desa, dan untuk memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan pasar desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Desa.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011
PERDA ini mengatur ruang lingkup pengaturan pengelolaan pasar Desa meliputi : Pasar Desa; Pasar antar Desa; Pasar Desa yang dikelola Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013.
32 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KETERTIBAN DAN PENGAWASAN PASAR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
ABSTRAK:
- Demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di pasar daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan peningkatan pendapatan asli daerah lewat retribusi pasar;
- Agar tujuan tersebut di atas dapat berlaku secara efektif dan optimal.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, perijinan, pemanfaatan bangunan pasar, kewajiban dan larangan lainnya, penertiban dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
10 halaman terdiri dari 6 halaman batang tubuh dan 2 halaman lampiran (9 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 22 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 22 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 17 ayat (5),
Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 36, Pasal 44 ayat (3) dan
Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6
Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan PeraturanPeraturan
Negara Tahun
1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6
Seri D);
peraturan ini mengenai peraturan pelaksanaan Perda provinsi Jatim no. 6 tahun 2011 tentang pemberdayaan UMKM. Peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah ; pendekatan kelompok , sentra dan klaster ; legalitas usaha ; perlindungan usaha ; pengembangan usaha ; kemitraan ; tata cara pengenaan sanksi administrasi ; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah sepanjang mengenai pemberdayaan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 33 halaman + lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bandung No. 6 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
PERBUP Kab. Bandung No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid 19 di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa guna menjamm ketertiban umum dan menjaga stabilitas ekonomi di daerah dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah daerah perlu melakukan penanganan atas dampak ekonomi yang terjadi akibat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 13 tahun 2020 tentang Petunjuk Telmis Operasional Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 14 tahun 2020 tentang Pergeseran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 14);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN DAN SASARAN
BAB III JENIS INTERVENSI PENANGANAN DAMPAK EKONOMI
BAB IV KRITERIA PENERIMA, JUMLAH PENERIMA, BESARAN PENERIMA BANTUAN PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT COVID 19
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
13 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
