penjabaran tugas dan fungsi kepala kantor, sub bagian dan seksi-seksi dilingkungan kantor perumahan dan pengembangan kawasan kabupaten bone bolango
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2014/No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Kantor, Sub Bagian dan Seksi-Seksi di Lingkungan Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 11b ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab Bone Bolango No.3 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Kantor, Sub Bagian dan Seksi-Seksi Dilingkungan Kantor Perumahan Dan Pengembangan Kawasan Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2014.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2008
pelaksanaan peraturan daerah kabpaten bone bolango nomor 47 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas peternakan dan kesehatan kabupaten bone bolango
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2008/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab Bone Bolango No.47 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas, Penjabaran Tugas dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2008.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2016
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016 NOMOR 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa pemberian kesejahteraan kepada Pegawai Negeri SipiI dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah diatur dengan beberapa Keputusan Bupati, dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perIu memberikan kesejahteraan yang Optimal dan proporsional, maka perlu adanya peraturan.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubliknIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10); Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21); Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 8)
Dalam peraturan ini diatur tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2016. Pemberian tambahan kepada PNS dan CPNS berdasarkan golongan, prestasi kerja dan kelangkaan profesi. Bertujan untuk meningkatkan kinerja PNS dan CPNS, memotivasi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi dan meningkatkan ksejahteraan PNS dan CPNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2016.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 19 Tahun 2017
PENGANGKATAJrf DAN PEMBERHEMTIAN PEJABAT DAN PEGAWAI BADAlf LAYANA!f UMUM DAERA.H NOlf PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUKAH SAJCIT U¥t1M DAER.AH XABUPATEl'I BA.RRU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2017/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat dan Pegawai Badan layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melnksanakan ketentuan Pasa.1 42
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman fekms Pengelolaan KeJ.Jangan Sadan
La.yanan Um,..m Daerah, pedu menetapka.n Pl:raturan
Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Pe;abat Pengelola Keuangan Sadan Layanan Umum
Daerah Non Pegawai Negeri Sipi! Pada Rumah Salat
Umum Daerah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi
SeW.tan;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 te-ntang
Pembentuka.n Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembe.ran
• Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Nomor
1822);
2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok kepegawaian (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia 1'ahun 1974 Nomor 55, 'I'ambahan
Lcmbaran Negara Rcpubhk Indonesia .!'.'omor 3041)
sebagatmana telah diubah dengan Undang-Undang
ten tang
Pemerintahan Daerah Republik (l.embaran Negara
5.
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tem.ang PokokPokok Kepegaww.an (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3093);
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha.n
Lembaran Negara Republik lndoneaia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk
lndonesw. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk ldonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7.
lndoneaia. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesw. Tahun 2014 Nomor 5587)
sebaga.imana te!ah drubah bebempa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undnng-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tent.ang Pemerintahan Daerah (Lcmbaga
Negara Republ!k lndoneaia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor
5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keseha.tan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembara.n Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
• Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Pera tu ran Perun dang- U ndanga.n
( Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 20 I I
Nomor 82, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),
9. Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 1976 tentang
Cuti Pegawai Ngeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Ne&<tnt Repubhk Indonesia Nomor 3093);
I 0. Peraturan Pemerinrah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum
{Lembara.n Nesa.ra Repubhk Indonesia Tahun 2005
Nomor 4ts, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4502) aebagami.ana tel.ah diubnh
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 'b,hu.n 2012
Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun
2005 Penge\olaan Keuangan Badan Layanan Umum
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lemba.ran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
11. Peratu.ran Pemenntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pcgav.aJ Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lernbaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman 'rekms Pengelolaan Keuangan Sadan
Layanan Umum Daemh;
13. Peraturan Menteri Dal&m Negerl Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Senta Negara Republlk Indonesia Tahun 201 l
Nomor 2036];
BABl
KZTEMTUAN UMUM
BABU
MAK.SUD, TUJUAN DAJlf RUA.HO LDfOKUP
BAB lll
PEJABAT PENGELOLA BLUD
BABIV
PBOAWAJ BLUD TIDAK TBTAP
BABV
PEGAWA.l BLttD TETAP
BABVI
PEMBIAYAAN
BAB VII
KETElfTUAN PEl'fUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
nomor 19 tahun 2017
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019
pembentukan desa bohusami kecamatan gentuma raya kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2010/No.19
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Bohusami Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa bohusami kecamatan gentuma kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2022
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 dan dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaannya, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 28 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, PP No 16 Tahun 2022, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kab Lampung Selatan No 7 tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Halaman : 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2004
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan ketertiban dibidang administrasi kepegawaian sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi, maka Keputusan Bupati Pati tanggal 26 Agustus 2002 Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Buku Tata Usaha dan Tata Naskah Kepegawaian Kabupaten Pati Tahun 2002 perlu ditinjau kembali ; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, maka perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Laporan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Surat Keputusan Gubemur Jawa Tengah tanggal 26 Pebtuari
1983 Nomor 481.3/5/1983; Peraturan Daerah Kabupaten Pati. Nomor 4 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2000; Peraturan Daerah KabupatenPati Nomor 6 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati. Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2004.
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pati tangga126 Agustus 2002 Nomor 41 Tatum 2002 tentang Penyusunan Laporan Buku Tata Usaha dan Tata Naskah Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun. 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2004.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang berkualitas dan professional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi Aparat Pengawas Inten Pemerintah, sehingga perlu menetapkan Perbup tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; Permendagri No. 28 Tahun 2007; Perda Kab. Muna No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 14 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang tujuan dan ruang lingkup kode etik, nilai dasar kode etik, dan implementasi kode etik baik APIP selaku individu dan masyarakat, APIP selaku waga Negara; dan APIP selaku Aparatus Sipil Negara. Selain itu dalam Perbup ini juga diatur sanksi bagi APIP yang melakukan pelanggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
