Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

Menemukan 1.077 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2004

Retribusi Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA) pada Perairan Laut Kabupaten Buton

Perikanan dan Kelautan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Buton No.13 Tahun 2004.pdf

Abstrak

retribusi - salvage - dan - pekerjaan - bawah - air - pada - perairan - laut

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD. 2004 /No. 13 , LL 6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA) pada Perairan Laut Kabupaten Buton

ABSTRAK:

Berdasarkan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA) pada Perairan Laut Kabupaten batas wilayah laut Daerah Kabupaten perlu pengaturan dan pengendaliannya ; Sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
UU No 29 Tahun 1959; UU No 8 Tahun 1981; UU No 21 Tahun 1992; UU No 18 Tahun 1997; UU No 6 Tahun 1999; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2000; UU No 28 Tahun 1999; PP No 66 Tahun 2001; PP No 69 Tahun 2001; Kepres Republik Indonesia No 18 tahun 2000; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 8 Tahun 1994.
Perda Ini berisi tentang: 1. Ketentuan Utama; 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Perizinan; 5. Syarat-syarat Perizinan; 6: Struktur dan Besarnya Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 9. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; 10. Sanksi Administrasi; 11. tata Cara Penagihan; 12. Pelaksanaan dan Pengawasan; 13. Ketentuan Pidaa; 14. Penyidikan; 15. Ketentuan Lain-lain; 16. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
12

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas No. 13 Tahun 2004

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
KAB_BANYUMAS_13_2004.pdf

Abstrak

badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat - struktur organisasi

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2004/NO.12 SERI D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003 maka Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masayarakat Daerah Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi;
UU No.13 Tahun 1950; UU No.22 Tahun 1999; PP No.16 Tahun 1994; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam negeri Nomor; 01/SKB/M.PAN/4/2003 N0.17 Tahun 2003;
1.Ketentuan Umum 2.Pembentukan 3.Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 4.Sususnan Organisasi 5.Tatakerja 6.Ketentuan Peralihan 7.Ketentuan Lain-lain 8.Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kabupaten banyumas No.10 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku;
11 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 2004

Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 4 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

Mencabut :

KEPPRES No. 114 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

Download :
KEPPRES No.13 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2004

Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial

Hak atas Kekayaan Intelektual Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PP No.13 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2004

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor

Struktur Organisasi

Download :
13 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2004

Pembentukan 15 (Lima Belas) Kelurahan di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo dan Kranggan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perda Kab. Temanggung No 13 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pembentukan-15-kelurahan-di-kecamatan-temanggung-parakan-ngadirejo-dan-kranggan

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Tahun 2004 No.48

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan 15 (Lima Belas) Kelurahan di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo dan Kranggan

ABSTRAK:

Bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk,sarana dan prasarana jalan, alat komunikasi, transportasi, semakin dekatnya jarak dengan pusat kota, kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan untuk mempertancar palaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dipandang perlu membentuk Kelurahan baru di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo, dan Kranggan. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan Kelurahan maka pembentukan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-undang nomor 22 tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomcr 12 Tahun 2001
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pembentukan beberapa kelurahan di Kabupaten Temanggung, menetapkan pusat pemerintahan dan batas wilayah masing-masing kelurahan. Dengan pembentukan kelurahan, diberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat daerah Kabupaten, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2004.
29 hlm. beserta Lampiran dan Penjelas

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Protokoler

Download :
PERDA NONOR 13 TAHUN 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2004

Kedudukan Keuangan Kuwu dan Pamong Desa

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2004

Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
13. Tahun 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2004

Retribusi Kawasan Pariwisata Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NO 13 THN 2004.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2004.