Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021

Kelompok Jaga Warga

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB No. 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga

Diubah dengan :

PERGUB No. 59 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga

Mencabut :

PERGUB No. 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Jaga Warga
PERGUB No. 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga

Download :
Pergub DIY No.28 Tahun 2021 ttg Kelompok Jaga Warga.pdf

Abstrak

jaga-warga

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2021/NO.28

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kelompok Jaga Warga

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, kondisi, dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap sistematika dan esensi pengaturan.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950.
Materi pokok: Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kelompok Jaga Warga, Pembentukan Kelompok Jaga Warga, Pengorganisasian, Pembinaan, dan Logo dan Atribut.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
Jumlah Halaman : 15 HLM; Lampiran : 3 halaman

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 28 Tahun 2020

Petunjuk Pelaksanaan Aturan Penggunaan Kekuatan dalam Penegakan Hukum di Laut

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download :
Perkabakamla 28 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 28 Tahun 2009

Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1952

Pencabutan Kembali Peraturan Pemerintah Nr 15 Tahun 1952 Mengenai Staf Keamanan

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 15 Tahun 1952 tentang Staf Keamanan

Download :
PP No. 028 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 28 Tahun 2014

Kartu Tanda Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Pergub PB Tahun 2014 Nomor 28.pdf

Abstrak

KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA BARAT

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 28

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kartu Tanda Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 huruf f dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Oprasional Satuan Polisi Pamong Praja, maka untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya perlu diatur kartu tanda anggota satuan polisi pamong Praja Provinsi Papua Barat.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang - Undang 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2009.
Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai kartu tanda anggota satuan polisi pamong praja provinsi Papua Barat.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2014.
Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka semua peraturan yang mengatur khusus kartu tanda anggota Satpol PP pada jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 28 Tahun 2018

Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pengawalan Pejabat dan Orang-Orang Penting Serta Pengamanan Tempat-Tempat Penting

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

prosedur PENGAWALAN - PEJABAT - ORANG PENTING - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - PENGAMANAN TEMPAT PENTING

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2018/NO.702

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pengawalan Pejabat dan Orang-Orang Penting Serta Pengamanan Tempat-Tempat Penting

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja,
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 10 Tahun 2000 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 2010; Permendagri No. 54 Tahun 2011; Permendagri No.19 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pengawalan Pejabat dan Orang-Orang Penting serta Pengamanan Tempat-Tempat Penting pada Kabupaten Boalemo, termasuk didalamnya mengatur tentang pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan dan pembiayaan dalam pengawalan pejabat dan orang penting serta pengamanan tempat-tempat penting di wilayah Kabupaten Boalemo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 9 halaman beserta lampiran.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2014

Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara nasional Indonesia

Kesehatan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
28 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 2003

Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 97 Tahun 2003 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Download :
KEPPRES No.28 TH 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1955

Pengubahan/Penambahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 53 Tahun 1954) Sepanjang Mengenai Bab IV Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan dan Bab V Tentang Pernyataan Non Aktif dari Jabatan

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 37 Tahun 1959 tentang Pengangkatan dalam Jabatan, Pemberhentian-Pemberhentian Sementara Serta Pernyataan Non Aktif dari Jabatan Dinas Tentara Bagi Militer Sukarela

Download :
PP No. 29 tahun 1955.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2017

Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Foreign Military Sales

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 71 tahun 2014 tentang Pedoman Peyelenggaraan Pengadaan Materiil dan Jasa Melalui Foreign Military Sales

Download :
No. 29 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1952.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2003.