Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusui Dan Air Susu Ibu Ekslusif
ABSTRAK:
a. Bahwa Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik dan
paling sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi
paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan
bayi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas , perlu ditetapkan dengan
peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
RUANG DAN KLINIK LAKTASI;
BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM IMD DAN ASI EKSKLUSIF;
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI
PENGHARGAAN DAN SANKSI;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2016.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layananan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkanna pola pengelolaan keuangan badan Layanan Umum Daerah Pada Unit kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di kabupaten, mka untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas perlu menyusun tarif; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum daerah menyebutkan bahwa tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016;Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tarif Pelayanan; Bab III Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif ;Bab IV Tata Cara Pemungutan; Bab V Keringanan Dan Pembebasan Tarif layanan; Bab VI Pemanfaatan Pendapatan; Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2018.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 29 Tahun 2018
PEMANFATAAN BANTUAN - PENDAMPING RAWAT INAP - BANTUAN TRANSPORT - AKOMODASI PASIEN - PENDAMPING RAWAT JALAN - MASYARAKAT MISKIN - KABUPATEN BATANG HARI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2018/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFATAAN BANTUAN PENDAMPING RAWAT INAP, BANTUAN TRANSPORT SERTA AKOMODASI PASIEN DAN PENDAMPING RAWAT JALAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan serta meringankan beban masyarakat miskin dalam Kabupaten Batang Hari yang dirawat, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan bantuan untuk pasien dan pendamping pasien masyarakat miskin;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Bantuan Pendamping Rawat Inap, Bantuan Transport serta Akomodasi Pasien dan Pendamping Rawat Jalan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Batang Hari
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 7 Tahun 1987; PP No. 58 Tahun 2005; PERDA No. 5 Tahun 2006; PERDA No. 17 Tahun 2016; PERDA No. 18 Tahun 2017; PERBUP No. 90 Tahun 2017
PERBUP ini Mengatur Mengenai Pemanfaatan Bantuan Pendamping Rawat Inap, Bantuan Transport serta Akomodasi Pasien dan Pendamping Rawat Jalan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Batang Hari; Meliputi Maksud dan Tujuan; Persyaratan Menerima Bantuan; Proses Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bantuan; Sumber Dana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2018.
5 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksananakan Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat serta dalam rangka
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat
agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya dapat terwujud, perlu
mengatur kebijakan dan mengambil langkah
untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, gerakan masyarakat hidup sehat, pelaksanaan germas, kelembagaan, pelaporan, penganggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD NOMOR 29 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
(1) Pengelolaan Arsip Dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif dan arsip inaktif.
(2) Pengelolaan Arsip Dinamis menjadi tanggungjawab Pencipta Arsip.
(3) Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi kegiatan :
a. penciptaan arsip;
b. penggunaan dan pemeliharaan arsip;
c. penyusutan arsip.
Unit Kearsipan dibentuk pada setiap Pencipta Arsip yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kearsipan melalui
sistem kearsipan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2018.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MASYARAKAT DENGAN KONDISI TERTENTU DI KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperluas sasaran penerima pelayanan kesehatan selain masyarakat pemerima SPM (surat pernyataan miskin) dan masyarakat dengan kondisi tertentu di Kabupaten Banyuwangi yang tidak termasuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dan Masyarakat Dengan Kondisi Tertentu Di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; 6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Banyuwangi.
Mengatur tentang standar dan teknis pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan masyarakat dengan kondisi tertentu yang belum terdaftar sebagai peserta PBI program JKN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
ABSTRAK:
a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu secara adil dan merata ;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat dan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat serta menciptakan lingkungan sehat di Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/ PER/XI/2011 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup penyelenggaraan PHBS, maksud tujuan dan sasaran, pelaksana, wewenang dan tanggung jawab, tatanan dan indikator PHBS, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, pengumpulan data PHBS, penilaian PHBS, penentuan strata tatanan PHBS dan penggunaan simbol warna strata PHBS, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 29 Tahun 2018
PEDOMAN - PENGANGKATAN - DAN - PEMBERHENTIAN - PEJABAT - PENGELOLA - NON - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - PADA - BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DINAS - PUSAT - KESEHATAN - MASYARAKAt
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD 2018/29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.
UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perbup Cianjur No. 46 Tahun 2015; Perbup Cianjur No. 46 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan; Pejabat Pengelola Non PNS; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah
ABSTRAK:
Kesehatan masyarakat merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sebagai salah satu indikator kesejahteraan sesuai amanat UUD 1945; Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mempercepat dan mensinergikan gerakan masyarakat hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, diperlukan suatu kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah; Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Bupati melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah dan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya dengan peraturan kepala daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2009; Inpres No. 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III PERENCANAAN; BAB IV PELAKSANAAN; BAB V ORGANISASI; BAB VI KERJA SAMA; BAB VII PEMBIAYAAN; BAB VIII PEMBINAAN DAN PELAPORAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS JASA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-BPJS, JAMINAN KESEHATAN RAKYAT ACEH, JASA RAHARJA DAN PASIEN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan upaya Bersama pemerintah serta masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-BPJS, Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, Jasa Raharja dan Pasien Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur 19 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas, Tujuan, Sasaran Jasa Pelayanan; BAB III Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan; BAB IV Persyaratan Pelayanan dan Pembiayaan; BAB V Jasa Pelayanan; BAB VI Sumber Jasa Pelayanan dan Peruntukannya; BAB VII Pola Jasa Pelayanan Pejabat Struktural; BAB VIII Pola Jasa Pelayanan Pejabat Fungsional; BAB IX Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan; BAB X Penyesuaian Pola Jasa Pelayanan; BAB XI Monitoring dan Evaluasi; BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA), Jasa Raharja dan Pasien Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
