Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penatausahaan dan pengelolaan keuangan, serta upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan tata cara pertanggungjawaban realisasi anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, diperlukan adanya pedoman pengelolaan keuangan.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
UU Drt No. 7 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 27 Tahun 2014, Perpres No. 54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Pemendagri No. 61 Tahun 2007, Kepmenkeu No. 76/PMK.05 Tahun 2008, Kepmenkes No. 1981/MENKES/SK/XII/2010, Permenkeu No. 238/PMK.05/2011, Permendagri No. 64 Tahun 2013, PermenPanRB No. 15 Tahun 2014, Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2008, Perda Kabupaten Deli Serdang No. 3 Tahun 2016, Perbup Deli Serdang No. 2233.
Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Linkup, Perencanaan Dan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban, Tarif Layanan, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Tahun 2018 No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2018
PEMAnFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2018/No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanankesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompetensehingga lebih efektif dan efisien dalam mendekatkan
akses pelayanan dan mencegah terjadinya keterlambatan dalam pcnanganannya;
b. bahwa agar pengelolaan dan pemanfaatan dana
Jaminan Persalinan sesuai dengan tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, maka di daerah perlu mengatur lebih lanjut pemanfaatan dana Jaminan Persalinan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan b, perlu menetapkan Peratura.n Bupati Tana Toraja tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822 };
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan kcdua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peratu.ran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Lakipadada;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
1. KETENTUAN UMUM
2. RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN
3. KEPESERTAAN
4. PENGALOKASIAN DANA JAMINAN PERSALINAN
5. PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
6. PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL
7. BESARAN BIAVA PELAYANAN DANA JAMPERSAL
8. PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
9. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Jamınan Sosıal Kesehatan Sumatera Selatan Semesta di Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif yang termasuk urusan
wajib Pemerintah Daerah sehingga perlu sistem penanganan yang terkendali dan bermutu dan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang, telah diselenggarakan Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan ini memuat tentang fasilitas pelayanan dalam Program Jamsoskes; Pelayanan Kesehatan yang tidak menjadi Tanggungan Program Jamsoskes; syarat pengajuan klaim; pemanfaatan dana klaim
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan jaminan kesehatan kepada
masyarakat di Kabupaten Kebumen, perlu
diselenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kebumen;
b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, perlu
mengatur pelaksanaannya;
c. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun
2015 tentang Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 53 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan
Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan
Kesehatan Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 12 Tahun 2013; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007; Perda Kab Kebumen No. 20 Tahun 2012; Perda Kab Kebumen No. 1 Tahun 2013; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2013; Perda Kab Kebumen No. 3 Tahun 2013;
Dalam peraturan ini diatur tentang Jaminan Kesehatan Daerah yang meliputi: Sasaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda); Penyelenggaraan Jamkesda yaitu Sumber Pendanaan, Penganggaran, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Besaran Bantuan Jamkesda, Penyelenggara Jamkesda, Mekanisme Jamkesda; Pelaporan; serta Pengawasan dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SALAK KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka pegawai berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336).
Peratura Bupati ini mengatur tentang: ketentuan umum, maksud dan tujuan, sumber penerimaan jasa pelayanan, proporsi penggunaan klaim pelayanan, distribusi pemanfaatan jasa pelayanan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2018
Kesehatan, Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2018/410
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Katingan 2017-2023
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden
Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan
yang berkeadilan, maka diwajibkan pada daerah untuk
menyususn Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
(RAD-PG) 2017- 2023 di tingkat Kabupaten Katingan;
b. Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Rencana
pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2017 - 2023
maka disusun RAD-PG Kabupaten Katingan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)
Kabupaten Katingan tahun 2017 - 2023 dengan
Peraturan Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 ; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI;
BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB IV
JANGKA WAKTU;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi keuangan TA 2018 dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu ditetapkan alokasi dana JKN pada UPT RSUD Amurang.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 40 Tahun 2004;
- UU No. 36 Tahun 2009;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 24 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- Perpres No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 111 Tahun 2013;
- Perpres No. 32 Tahun 2014;
- Permenkes No. 69 Tahun 2013;
- Permenkes No. 71 Tahun 2013;
- Permenkes RI No. 28 Tahun 2014;
- Perda No. 5 Tahun 2017;
- Perbup No. 53 Tahun 2017.
Peraturan ini diatur tentang alokasi dana JKN dan pemanfaatan dana JKN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
5 halaman batang tubuh (6 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2018
rencana aksi penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018/ No. 388
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018-2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan guna mendukung percepatan pencapaian Universal Access Tahun 2022 bidang air minum dan sanitasi, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2022.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 11 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Peran, Fungsi dan Kedudukan RAD AMPL Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2022; BAB III Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2022; BAB IV Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL Kabupaten Aceh Singkil 2018-2022; BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
