Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK PEDULI KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG BERBASIS MASYARAKAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan peningkatan kepesertaan ber keluarga berencana perlu merumuskan kebijakan bidang keluarga berencana di Kabupaten Sekadau
UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, Uu No.52 Tahun 2009, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.87 Tahun 2014, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.37 Tahun 2016
Ketentuan Umum; maksud Tujuan dan Ruang Lingkup; Kriteria dan tata Cara Pembentukan kelompok; Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelompok Peduli KB MKJP; Pembinaan, Monitoring dan evalausi; Pencatatan dan pelaporan; Pendanaan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 1.A TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1.a Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil khusus mengenai pemanfaatan dana pelayanan kesehatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nmor. 28 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini berisi tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1.a Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembiayaan Bersama Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kabupaten Majene yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kabupaten Majene
ABSTRAK:
a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Kabupaten Majene maka dengan berdasarkan ketentuan
pada ketentuan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28
Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,
telah dilaksanakan pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan
bagi penduduk Kabupaten Majene di luar Kepesertaan
Program Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat tidak
mampu oleh Pemerintah Kabupaten Majene;
b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan sasaran
kelompok masyarakat yang didaftarkan dan dibiayai iuran
jaminan kesehatannya perlu partisipasi dan komitmen antara
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam hal
pembiayaan bersama melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Majene dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Majene tentang Pembiayaan Bersama Program
Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat tidak mampu
Kabupaten Majene Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daearah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Kabupaten Majene.
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan
daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomir 74, Tambahan lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5372)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penerimaan Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5746);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 Tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
Acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam menyusun dan merencanakan kebijakan di bidang Jaminan kesehatan khususnya bagi masyarakat tidak mampu yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dengan tujuan tersedianya dana jaminan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang jumlahnya mencukupi, berhasil guna dan berdaya guna serta tersalurkan secara adil dan merata sesuai peruntukannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2018.
8
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehahatan akibat penyakit, telah dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2016, dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku kearah yang lebih sehat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Kutai Barat.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Instruksi Presiden No.1 Tahun 2017.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk GERMAS untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 23 Tahun 2018
PERBUP Kab. Cianjur No. 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan dan Rumah Sakit
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dan dalam upaya memudahkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama didaerah yang memiliki akses sulit dan tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, perlu menetapkan Standar Biaya Program Jaminan Persalinan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.48 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2000, UU No.11 Tahun 2006; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permen Kesehatan No. 71 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Bireuen No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini terdiri dari Ketentuan Umum, Standar Biaya, Pembayaran, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja
rumah sakit, maka perlu menetapkan Remunerasi pada
Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PK.02/2006; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 4 Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
REMUNERASI;
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN;
BAB IV
SUMBER/KELOMPOK PENDAPATAN DAN PENDANAAN;
BAB V
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN JASA LAYANAN;
BAB VI
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN;
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2018
KesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Banyuwangi No. 14 Tahun 2012 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANYUWANGI Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan
anak, mempercepat pencapaian Millenium Development Goals
(MDGs), serta untuk menciptakan kepastian hukum bagi
pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Persalinan di
Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan
Persalinan.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4286); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana
telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Nomor 9).
Ruang lingkup kegiatan Jampersal meliputi:
a. sewa dan operasional RTK;
b. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu
dengan resiko tinggi (sampai 42 hari pasca melahirkan), Keluarga
Berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir (sampai
dengan usia 28 hari);
c. dukungan manajemen
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,
dapat dilakukan di PPK Kabupaten, antara lain:
a. RSUD Blambangan
b. RSUD Genteng
c. Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan
ABSTRAK:
a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan
yang memberikan pelayanan kepada masyarakat
memiliki peran strategis dalam mempercepat
peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh
karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat
memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang
ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat;
b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud
pada huruf a serta dalam rangka peningkatan mutu
pelayanan dan keselamatan pasien, maka perlu
mengatur tentang Pedoman Peraturan Internal
(Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Grati
Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
mengatur mengenai pedoman pembuatan peraturan internal di RSUD grati, meliputi antara lain: ketentuan, prinsip hospital by laws, identitas, visi, misi, tujuan strategis dan nilai-nilai dasar, kedudukan tugas pokok dan fungsi, tanggungjawab pemerintah, organisasi pelaksana, organisasi pendukung, tata kerja, pengelolaan SDM, standar pelayanan minimal, pengelolaan keuangan, retribusi pelayanan, pendapatan dan belanja, pengelolaan limbah dan limbah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
jumlah 23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 23 Tahun 2018
PERBUP Kab. Katingan No. 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Katingan. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
adalah bentuk bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan,
Alat kesehatan, bahan habis pakai dan bantuan uang saku
untuk petugas pendampingan bagi masyarakat miskin dan
tidak mampu yang tidak termasuk Kuota kepersertaan BPJS,
dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang
menyeluruh bagi masyarakat miskin, orang terlantar (sakit
jiwa), Tenaga Kontrak dan penghuni lapas. Petunjuk Teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam Program Jaminan Kesehatan
Daerah (JAMKESDA) antara RS. Mas Amsyar Kasongan dan
Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan yang semula menjadi
satu, selanjutnya dilakukan secara terpisah, sehingga perlu
mencabut Petunjuk Teknis yang lama. Untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan serta akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi
pengelolaan keuangan maka dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Program Jaminan Kesehatan Daerah di Puskesmas beserta
Jaringannya di Kabupaten Katingan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 19
Tahun 2014
Ruang lingkup pengaturan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Jaminan
Kesehatan Daerah ini adalah Program Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Katingan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan pada Program Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 251) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
