Pers, Pos, dan PeriklananPerizinan, Pelayanan PublikDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Sumedang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019
PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI PRINGSEWU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penamaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu
ABSTRAK:
ahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Bupati
Pringsewu Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu, perlu dilakukan
penyesuaian
UU No.28 Tahun 1999, UU No.48 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.96 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, PP No. 24 Tahun 2018, PP No.97 Tahun 2014, PP No.91 Tahun 2017, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.100 Tahun 2016, Permendagri No.138 Tahun 2017, PermenTAN No. 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018, PermenLHK No.P.22/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2018 , PermenLHK No.P.25/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2018,
PermenLHK No.P.26/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2018, PermenLHK No.P.95/Menlhk/Setjen/Kum.l/ 1 1/2018, PermenLHK No.P. 102/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2018, PermenPUPR No.19/PRT/M/2018, Permenkes No.26 tahun 2018, PeraturanBPOM No.26
Tahun 2018, Permendag No.76 Tahun 2018, Permendag No.77 Tahun 2018,Permenhub No.PM 88 Tahun 2018, Permenkominfo No.7 Tahun 2018, Permenparawisata No.10 Tahun 2018, Permendikbud No.25 Tahun 2018, Permenkop & UKM No.11 Tahun 2018, Permen Ketenagakerjaan No.10 Tahun 2018, PermenATR/KBPN No.14 Tahun 2018, PeraturanBKPM No.6
Tahun 2018, PeraturanBKPM No.7 Tahun 2018, PERDAN No.16 Tahun 2016, PERBUP No.43 Tahun 2016,
Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Seluruh
Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan
Dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
Halaman 23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian;
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan PTSP perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan PTSP Daerah
UU No. 12 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 24 tahun 2018; Perpres No. 97 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 138 tahun 2017; Perda Kab. Way Kanan No. 8 Tahun 2016
Ketentuan umum; Pendelegasian kewenangan; Pelayanan perizinan; OSS; SICANTIK; Pelaksanaan kewenangan; Pembinaan dan pengawasan; Ketentuan peralihan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat dimanfaatkan secara baik dan optimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat; pengawasan sumber daya kelauatan dan perikanan adalahamanat undang-undang yang harus di implemantasikan sesuai ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kelestarian sumber perikanan yang berkelanjutan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 53 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/PERMEN-KP/2016; Perbup No. 54 Tahun 2017; Perda No.1 Tahun 2018
Dalam Peraturan Buoati ini diatur tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur tentang wilayah perikanan; jenis perizinan usaha perikanan; syarat pemberian izin; tata cara pemberian izin; kewajiban pembegang izin usaha; tata cara berakhirnya dan atau pencabutan SIUP; Tata cara pemungutan dan penagihan; ketentuan penyidikan; Ketentuan sanksi; ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 32 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta untuk memberikan percepatan dan kemudahan kepada pelaku usaha, perlu dialkukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 48 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 27 tahun 2018;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1992, UU No.35 Tahun 2007, UU No.14 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2018, Perpres No.97 tahun 2014, Perpres No.91 tahun 2017, Permendagri No.138 Tahun 2017, PerkaBKPM No.15 Tahun 2015, Perbup No.48 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 48 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 4 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Balangan
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah; bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; bahwa dengan diterbitkankanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Urnum Daerah maka perlu ditindak lanjuti dengan disusunnya pola tata kelola bagi rumah sakit umum daerah yang akan melaksanakan pola pengelolaa.n badan layanan urnum daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapakan Peraturan Bupati Balangan tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Urnum Daerah Balangan;
Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nornor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nornor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/1V/2011;
Peraturan Bupati Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Ketentuan Umum, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Prinsip Pola Tata Kelola;
3. Pola Tata Kelola Rumah Sakit;
4. Pola Tata Kelola Staf Medis;
5. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
47 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 9 (sembilan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH
ABSTRAK:
-bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, maka dalam
rangka pengendalian usaha pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh perorangan/lembaga/badan usaha maupun kelompok swadaya masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Pengelolaan Sampah
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/ M/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2018
PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH; TERDIRI DARI XI BAB DAN 32 PASAL; MENGATUR HAL-HAL POKOK SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM;
2. IZIN PENGELOLAAN SAMPAH ;
3. PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENGELOLAAN SAMPAH BAGI BADAN USAHA;
4. PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENGELOLAAN SAMPAH BAGI PERSEORANGAN DAN KSM;
5. MASA BERLAKU IZIN;
6. PERUBAHAN IZIN;
7. HAK DAN KEWAJIBAN;
8. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN SECARA MANDIRI OLEH MASYARAKAT;
9. SANKSI ADMINISTRATIF;
10. PERALIHAN;
11. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019
Badan Layanan UmumKesehatanPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari
ABSTRAK:
Bahwa Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Wonosari telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2017, bahwa berdasarkan hasil evaluasi tarif layanan serta
dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan perlu
meninjau kembali Tarif Layanan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan.
Materi Pokok : Kebijakan tarif, kegiatan yang dikenakan tarif, komponen tarif, perhitungan tarif, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan penelitian, pelayanan kesehatan lainnya, pelayanan kesehatan pihak ketiga, peninjauan tarif dan pemanfaatan tarif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Wonosari.
Jumlah halaman : 25 HLM; Lampiran : 67 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
