Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pelakana teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Kecamatan Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, perlu memperjelas peranan setiap pelaksana teknis pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.20 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.65 Tahun 2005, PP No.19 Tahun 2008, Permendagri No.24 Tahun 2006, Permendagri No.20 Tahun 2008, Permendagri No.4 Tahun 2010, Permendagri No.53 Tahun 2011, Kepmendagri No. 138-270 Tahun 2010, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009, Perbup No.31 Tahun 2011, Perbup No.19 Tahun 2012, Perbup No.24 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan, Uraian Tugas, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2012.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 25 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan guru Minggu di Kab. Situbondo TA 2012
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 25 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 7 Tahun 2011 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1996; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah omor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemungutan PBB-P2
Bab III Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subje PBB-P2
Bab IV Penetapan
Bab V Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran
Bab VI Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Bab VII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Bab VIII Penagihan
Bab IX Pelayanan
Bab X Pembetulan dan Pembatalan
Bab XI Penguranan Ketetapan Pajak Terutang
Bab XII Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
Bab XIII Keberatan dan Banding
Bab XIV Tata Cara Pemeriksaan PBB-P2
Bab XV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2012.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 25 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapk.an Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Uodang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor I Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintab Nomor 24 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintab Nomor 54 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalaro Negeri Nomor 22 Tahun 2011;Peraturan Daerah K.abupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 06 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 10 Talmo 2012; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 22 Tahun 2012
peraturan ini terdiri dari 4 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2012.
6 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 25 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2012 - 2015
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak dalam upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak yang merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa, untuk itu harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dalam satu lingkungan layak anak;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1953, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 52 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Perda Kab Sintang No 25 Tahun 2006, , Perda Kab Sintang No 1 Tahun 2008, , Perda Kab Sintang No 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tugas dan Fungsi; Prinsip Rencana Aksi Daerah; Pembinaan; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Penghargaan; Pendanaan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2012
Jadwal Retensi Arsip Substantif Dan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, LD.2012/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Dan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa untuk mendayagunakan arsip
substantif dan arsip keuangan secara efisien
dan efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas
umum pemerintahan dan pembangunan serta
tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan
arsip dalam rangka penyelamatan arsip
khususnya di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan, perlu diatur Jadwal
Retensi Arsip (JRA) Substantif dan keuangan;
bahwa berkenaan dengan maksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Balangan tentang Jadwal Retensi Arsip
Substantif dan Keuangan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
02 Tahun 2008; dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Balangan
Nomor 03 tahun 2008.
Peraturan Bupati
Balangan tentang Jadwal Retensi Arsip
Substantif dan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2012.
7 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2012
pembentukan - organisasi - dan 0 tata - kerja - unit pelaksana - teknis - upt - pendidikan - anak - usia - dini - paud - taman - kanak - kanak - tk - pendidikan - dinas - dan - pendidikan - menengah - pada - dinas - pendidikan - kabupaten - bogor
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kab. Bogor Tahun 2012 No. 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Anak usia Dini (PAUD), Taman Kanak Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 ayat (2) Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008 untuk efektifitas pelaksana tugas pokok dan fungsi unit pelaksana Teknis (UPT) maka perlu membentuk Perbup tentang Pembentukan Organisasi tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak -Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 17 tahun 2010; Permendagri No. 56 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2012.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2012
Pajak dan Retribusi DaerahTelekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Ciamis No. 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
