Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

Menemukan 9.321 peraturan dalam 0,048 detik

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013

Pengasuhan anak

Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permensos No. 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Download :
PERMENSOS 21 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 21 Tahun 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

APBD

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias No. 21 Tahun 2013

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Nias

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
BERITA DAERAH 21 ttg PRODUKSI USAHA.doc

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 21 Tahun 2013

Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jember

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
21PERBUP ADMINDUK 2013.pdf

Abstrak

kependudukan

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD No 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jember

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga dapat diperoleh hasil yang akurat dan dapat berdaya guna bagi Pelayanan Publik, perlu Petunjuk Teknis dan pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jember; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 4); Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 46); Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 24); Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan KK di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 26); Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelayanan Akta Pencatatan Sipil di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 2); Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 18);
Pemerintah Kabupaten menerbitkan petunjuk teknis dan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju kepemilikan dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dipertanggungjawabkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2013.
33 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 2013

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Download :
Keppres 21 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 21 Tahun 2013

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Wakatobi No. 21 Tahun 2013.pdf

Abstrak

RETRIBUSI-IZIN-MENDIRIKAN-BANGUNAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD. 2013/ NO. 21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

-bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan; -bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 -Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 -Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 -Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 -Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 -Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 -Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 -Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 -Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 -Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 -Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 -Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 -Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 -Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 -Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 -Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 -Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 -Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 -Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 -Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010
perda ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI, GOLONGAN RETRIBUSI, TATA BANGUNAN, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, WILAYAH PUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG, PEMUNGUTAN RETRIBUSI, PENGEBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, KADALUARSA PENAGIHAN, PEMERIKSAAN, INSENTIF PEMUNGUTAN , MASA BERLAKUNYA SERTIFIKAT IMB, TEGURAN DAN SANKSI ADMINISTRASI, PENYIDIKAN,KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2013

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PElfDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

APBD

Download :
PERBUP NO 21 TH 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2013

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

APBD

Download :
Perda No 21.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 21 Tahun 2013

Penetapan Hari Jadi Pasar Wajo sebagai Ibukota Kabupaten Buton

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perda Buton No.21 Tahun 2013.pdf

Abstrak

penetapan - pasar wajo - ibukota

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD. 2013 /No. 77 , LL 3 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Hari Jadi Pasar Wajo sebagai Ibukota Kabupaten Buton

ABSTRAK:

Penetapan hari jadi Pasarwajo sebagai Ibukota Kabupaten Buton perlu disesuaikan dengan tanggal penetapan dan pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton dari Wilayah Kota Bau-Bau ke Pasarwajo di Wilayah Kabupaten Buton, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 Juni 2003; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penetapan Hari Jadi Pasarwajo sebagai Ibukota Kabupaten Buton;
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 29 Tahun 1959;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32 Tahun 2004; PP No 29 Tahun 2003.
Perda Ini Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Hari Jadi Ibukota Kabupaten; 3. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 21 Tahun 2013

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA BITUNG

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
NO. 21.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2013.