Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 990 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V
Abstrak
BUMN Kehutanan dan Perkebunan Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
Download file:
PP No. 10 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV
Abstrak
BUMN Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
Mencabut
  1. PP No. 5 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VIII Menjadi Perusahan Perseroan (Persero)
  2. PP No. 29 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  3. PP No. 28 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
PP No. 9 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IV, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan V, Menjadi PT Perkebunan Nusantara III
Abstrak
BUMN Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 9 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  2. PP No. 27 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  3. PP No. 26 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
PP No. 8 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II
Abstrak
BUMN Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
Mencabut
  1. PP No. 28 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Dan Penggabungan Perusahaan Negara Perkebunan II Dan Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebrang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  2. PP No. 44 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
PP No. 7 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan I
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
Download file:
PP No. 6 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP No. 38 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP No. 27 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP No. 24 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
Mencabut
  1. PP No. 44 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri
Download file:
PP No. 18 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro
Download file:
PP No. 5 Th 1995.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan