PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2010

Menemukan 5.819 peraturan dalam 0,032 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91) Tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKSP) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63) Tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbangan dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, And Certification Of Flight Attendant)
  2. Permenhub No. 49 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKSP) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63) Tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbangan dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, And Certification Of Flight Attendant)
Mencabut
  1. Lampiran III Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Pesawat Udara, Sertifikasi Personil Pesawat Udara, Pengoperasian Pesawat Udara, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan serta Perawatan Pesawat Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2010
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transportasi Darat/Laut/Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Subsidi, PSO
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transportasi Darat/Laut/Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 1989 tentang Penertiban Penumpang, Barang dan Kargo yang Diangkut Pesawat Udara Sipil
  2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2004 tentang Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan