Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2012 Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan
Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun
2012;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2011.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 40 Tahun 2011
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, BD.2011/NO.40
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Verifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan
tertib pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah perlu melakukan verifikasi dan
penilaian barang milik daerah;
Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Verifikasi dan Penilaian; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2011.
Jumlah Halaman: 15 hlm; Lampiran: 14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 40 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Mekanisme Penyampaian Informasi Pengurangan Risiko Bencana Kepada Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa secara geologis dan geografis Kabupaten Gunungkidul
mempunyai ancaman bahaya yang berpotensi menimbulkan bencana
berupa korban jiwa dan harta benda;
bahwa dalam rangka mengurangi kerentanan dan meningkatkan
ketahanan masyarakat Kabupaten Gunungkidul perlu dilakukan
penyebarluasan informasi pengurangan risiko bencana kepada seluruh
masyarakat termasuk kelompok rentan di Kabupaten Gunungkidul;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8
Tahun 2010;
Materi Pokok: Mekanisme Penyampaian Informasi Pengurangan Risiko Bencana
kepada Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
Jumlah Halaman: 4 HLM, Lampiran: 9 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 39 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2011/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu mengaturnya dengan peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan
Bab VI Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab VII Monitoring dan Evaluasi
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan No. 39 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembayaran Belanja Gaji Dan Tunjangan Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 39 Tahun 2011
PERBUP Kab. Bojonegoro No. 60 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Bojonegoro
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan penyelenggaraan reklame
di Kabupaten Jembrana, diperlukan upaya penataan dan pengaturan untuk
tetap terjaganya ketertiban, keselamatan umum, estetika, kesehatan,
kesusilaan dan pelestarian lingkungan;
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008;
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2011.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 6 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4
Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemetaan Lokasi Pemasangan Reklame Di Kabupaten Jembrana, Peraturan Bupati Jembrana
Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penetapan Bentuk, Ukuran Dan Lokasi Pemasangan Reklame Di
Kabupaten Jembrana, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Jembrana Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Derah
Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame Peraturan Bupati Jembrana
Nomor 37 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 33 Tahun
2009 tentang Penetapan Bentuk, Ukuran Dan Lokasi Pemasangan Reklame Di Kabupaten
Jembrana (Dicabut)
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 39 Tahun 2011
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Boyolali
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Staf Ahli Bupati Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk pedoman dan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Staf Ahli Kabupaten Boyolali serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Staf Ahli
Bab III Kedudukan Dan Tugas Pokok
Bab IV Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi
Bab V Tata Kerja
Bab VI Pengangkatan Dan Pemberhentian
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Boyolali dicabut.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan perlindungan anak dan untuk mempercepat pencapaian sasaran Rencana Strategis Nasional 2011 "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya", telah diterbitkan Peraturan Bupati Jepara No. 12 Tahun 2011; bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/3444/SJ perihal Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Setelah Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 dipandang perlu meninjau kembali Perturan Dupati Jepara No. 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang Undang Nomor 23 Thun 2002; Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2006; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Normor 28 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010; Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara
Nomor 17 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Pemberian Dispensasi
Bab III Persyaratan Mekanisme dan Biaya Pelayanan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2011.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dicabut.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
