PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.563 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6/PER/M.KUKM/V/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Koperasi, UMKM
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkop UKM No. 8/PER/M.KUKM/VII/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Mencabut
  1. Permenkop UKM No. 5/PER/M.KUKM/VI/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/XII/2010 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Koperasi, UMKM
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19.3/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.04/2019 Tahun 2019
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.04/2017 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pemuda dan Olah Raga Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah
  2. Permensos No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna
Mengubah
  1. Permensos No. 77/HUK/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permensos No. 107/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 3 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional
Mencabut
  1. Permensos No. 8/HUK/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
  2. Permensos No. 108/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2012
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Kesehatan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
Peraturan Menteri Sosial Nomor 8/HUK/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Mengubah
  1. Permensos No. 108/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan