Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
telah di tetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Retribusi Izin Trayek, maka perlu menindak lanjuti ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah agar Pelaksanaan
Peraturan Daerah di maksud dapat berjalan optimal
UU No 26 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 tahun 2008; UU No 22 Tahun 2009; PP No 74 Tahun 2005; PP No 69 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010;
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pelaksaan dari Perda No 16 Tahun 2010 tentang retribusi Izin Trayek
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 32 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Dana Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
dengan ditetapkannya Perda No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, terbentuk badan baru yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Perubahan Atas Perbup No.14 Tahun 2011 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Dana Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.39 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda No.11 Tahun 2008; Perda No.16 Tahun 2010; Perda No.9 Tahun 2011; Perda No.10 Tahun 2011; Perda No.11 Tahun 2011; Perda No.12 Tahun 2011; Perbup No.53 Tahun 2011.
Dana Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara yang dioptimalkan pemanfaatannya disimpan dalam bentuk Deposito dan atau bentuk lainya pada Bank Umum atau Bank Pemerintah yang ditunjuk. Bunga/Jasa hasil yang telah disepakati dengan Bank yang bersangkutan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara dalam bentuk Giro yang selanjutnya diadministrasikan sebagai penerimaan lain-lain. Pengelolaan Deposito dan atau bentuk lainnya dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penyimpanan Dana dalam bentuk Deposito dan atau bentuk lainya disampaikan kepada Dewan untuk diketahui. Besaran nominal Dana Kas Umum Daerah yang dimanfaatkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara. Pada saat Dana Kas Umum Daerah jatuh tempo dan atau diperlukan, maka diberikan kewenangan kepada BUD untuk menatausahakan manajemen kas sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Dana Deposito dan atau bentuk lainya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk Pelaksanaan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1), secara teknis dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004;
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 32 Tahun 2012
peraturan bupati - dispensasi waktu penyetoran retribusi daerah ke kas daerah
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD.2012/No.32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Dispensasi Waktu Penyetoran Retribusi Daerah Ke Kas Daerah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan kondisi
wilayah Kabupaten Banjarnegara, jarak
tempuh wilayah Kecamatan dengan Kas
Daerah, serta efektifitas waktu penyetoran
hasil pemungutan Retribusi Daerah, perlu
adanya dispensasi waktu penyetoran; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a di atas
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Dispensasi Waktu Penyetoran Retribusi
Daerah Ke Kas Daerah Bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pemungut Retribusi
Daerah Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 6 Tahun 2011.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Dispensasi Penyetoran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2012.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2012
PERBUP Kab. Banyumas No. 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Mengubah
PERBUP Kab. Banyumas No. 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
PERBUP - PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD.2012/No.32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2012; bahwa dalam rangka percepatan pengadaan barang/ jasa
maka peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf bmaka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2012.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 32 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD.2012/NO.4 SERI D
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengadaan
barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai
dengan tata nilai pengadaan, lebih efektif, dan efisien
perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012;
Materi Pokok: Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Dan Organisasi, Uraian Tugas; Tata Kerja; Evaluasi dan Pelaporan; Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Pimpinan dan Pembantu Pimpinan ULP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2009 Nomor 02 Seri D)
Jumlah Halaman : 11 HLM; Lampiran: 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 32 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Ka bu paten Sleman Nomor 8 I Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2012;
Materi Pokok: Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2012.
Jumlah Halaman: 8 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2012
HARGA SATUAN - TARIF DASAR AIR TANAH - PAJAK AIR TANAH
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2012/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang HARGA SATUAN TARIF DASAR AIR TANAH UNTUK PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK:
Dengan berlakunya Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, maka perlu adanya petunjuk sebagai pedoman pelaksanaan mengenai pengelolaan pajak air tanah;
Untuk memenuhi maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Perbup Tanjung Jabung Timur.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007 Permendagri No. 13 Tahun 2006; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No. 2 Tahun 2012.
Perbup ini mengatur tentang Harga Satuan Tarif Dasar Air Tanah untuk Pajak Air Tanah, meliputi; Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Tata Cara Perhitungan Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2012.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 31 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelola Retribusi Pada Pasar Di Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan retribusi pada pasar se-Kabupaten
Bombana selama ini masih ditangani oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman
Modal Kabupaten Bombana;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pengelolaan retribusi pada pasar sentral “Tadoha
Mapaccing” Kabupaten Bombana perlu dikelola oleh
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Penanaman Modal Kabupaten Bombana;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pengelolaan retribusi pada pasar yang berada
diwilayah Kecamatan, perlu dikelola oleh masing-masing
Camat dibawah koordinasi dan pengawasan oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman
Modal Kabupaten Bombana;
d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, huruf b dan hu r uf c dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelola Retribusi pada
seluruh pasar di Kabupaten Bombana.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Peyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 ,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4339);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 53/M.DAG./PER/12/2008 tentang
Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pembinaan serta
Pengawasan Pasar Tradisional oleh Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun
2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran
Daerah Kabupaten Bombana T ahun 2008 nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun
2008 tentang Retribusi Pasar.
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN PENGELOLAAN BAB. IV
KETENTUAN PERALIHAN BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 31 Tahun 2012
rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Berperspektif gender di kabupaten gorontalo.
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2012/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Berperspektif Gender di Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung Penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2004; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 15 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perda No. 13 Tahun 2011; Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000; Perbup No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 4 Tahun 2007;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Berperspektif Gender di kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang prinsip rencana kerja SKPD, maksud dan tujuan, perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
