Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.178 peraturan dalam 0,065 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaimana Nomor 42 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAIMANA

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP KAIMANA NO 42 TAHU...MOR 3 TAHUN 2017.pdf

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD. No. 2023/418, LL Kab Kaimana: 8 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAIMANA

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu dilakukan penataan kelembagaan Organisasi perangkat Daerah bidang Pendidikan di provinsi Papua dan Papua Barat guna mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan perlu melakukan penataan perangkat daerah Kabupaten Kaimana. Sesuai ketentuan Pasal 2 huruf d angka 1 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana, perlu mengubah Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Kaimana ini mengatur mengenai Perubahan Kedua Peraturan Atas Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2023.
Lamp 2 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 42 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Pangandaran No. 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
PERBUP Kab. Pangandaran No. 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

Download file:

42. PERBUP NOMOR 42 TAHUN...G TUFOKSI DISHUB.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 42 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Pulang Pisau No. 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

Download file:

PERBUP PULANG PISAU NO 42...2023 SOTK DISDIK.pdf

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2023/No.042

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhaan Birokrasi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
1. Ketentuan Umum 2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi 3. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas 4. Kelompok Jabatan 5. Kepegawaian dan Eselon 6. Tata Kerja dan Laporan 7. Pembiayaan 8. Ketentuan Peralihan 9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 016 Tahun 2023)
32

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Gunungkidul No. 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah

Download file:

Perbup Gunung Kidul No 42 Tahun 2023.pdf

inspektorat daerah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD 2023/NO.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 PeraturanDaerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenGunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Gunungkidul, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
Jumlah Halaman: 17 HLM, Lampiran: 2 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No. 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download file:

Perbup Kukar 41-2023 ttg ...an Rakyat Daerah.pdf

sekretariat - dewan perwakilan rakyat daerah - kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2023/41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

Untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP RI No. 18 Tahun 2016 sebagaiman telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permenpanrb No. 17 Tahun 2021; Permenpanrb No. 25 Tahun 2021; Permenpanrb RI No. 7 Tahun 2022; Perda No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2022
Dalam PERBUP ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Ketentuan Peralihan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
PERBUP Kab. Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 79 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

Download file:

PERBUP 41 TAHUN 2023.pdf

SOTK

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2023/NO.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 16 (enam belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 79 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran: 1 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Purwakarta No. 240 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika

Download file:

Perbup Purwakarta 41 2023.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Abstrak

Lingkungan Hidup Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup SeKabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 36)

Download file:

PERBUP NOMOR 41 - 2023.pdf

lingkungan-hidup

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD. 2023/No. 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturana. Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 112 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 14 (empat belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup SeKabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Pemalang No. 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 95 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 90 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 145 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
Peraturan Supati Pemalang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang

Download file:

Perbup Kab. Pemalang Tahun 2023 No 41_ocr.pdf

Susunan Organisasi

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2023/NO.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu diatur mengenai kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang; bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan penghapusan peran subkoordinator; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja pada dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang meliputi Dinas, Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tatakerja, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2023.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 64 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 66 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 68 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 74 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 76 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 95 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 145 Tahun 2016 dicabut.
171 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kutai Timur No. 47 Tahun 2014 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

Download file:

Perbup Kutim 41-2023 ttg ...emerintah Daerah.pdf

hubungan - kerja - koordinasi - POLA - MEKANISME

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2022/41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; Perda Kab. Kutim No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutim No. 5 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Pola Mekanisme Hubungan Kerja; Hubungan Kerja dalam Kerjasama; Pola Mekanisme Koordinasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT