Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Salatiga Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07.2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang menyebutkan bahwa salah satu kegiatan yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
b. bahwa dalam proses pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Salatiga Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, pembinaan, pengawasan dan monitoring dan teknis penyaluran pemberian BLT
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 54 Tahun 2019
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL - KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2019/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasla 12 Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah ditetapkan Perbup Kudus No 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari APBD Kab Kudus; bahwa dengan diundangkannya Perpres No 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas perpres no 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, terjadi kenaikan iuran peserta jaminan kesehatan, bagi penduduk Kab Kudus yang dibiayai dari APBD Kab Kudus; bahwa dengan adanya kenaikan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b dan guna menyesuaikan dengan kemampuan daerah, maka Perbup Kudus No 4 Tahun 2019 tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang bersumber APBD Kab Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perbup tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang bersumber APBD Kab Kudus;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP no 12 Tahun 2019; Perpres No 82 Tahun 2018; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, penyelenggaraan pemberian bantuan, penerima bantuan iuran daerah, pembayaran iuran penerima bantuan iuran daerah, pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2019 dicabut.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 54 Tahun 2022
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SRAGEN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, LD.2022/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun
2021-2026 sebagaimana yang tertuang dalam BAB
VI point 6.1 angka 4 huruf f tentang Strategi Misi 4
Pengembangan Perumahan diantaranya melalui
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni bagi
masyarakat berpenghasilan rendah, perlu
mengalokasikan anggaran pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2022 untuk dana bantuan rumah tidak layak
huni;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum
dan kelancaran penyelenggaraan pemberian dana
bantuan rumah tidak layak huni, maka perlu
petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Dana Bantuan Rumah Tidak
Layah Huni Kabupaten Sragen;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerinyah Nomor 12 tahun 2021;
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Bentuk dan Besaran Bantuan RTLH; Persyaratan Penerima Bantuan RTLH; Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan RTLH; Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan RTLH; Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Mesuji diperlukan adanya gudang/lumbung Cadangan Pangan yang pengelolaan nya dikelola oleh Pemerintah Daerah
UU No.28 Tahun 1999; UU No.9 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.18 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2004; PP No.17 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pertanian No.65/PERMENTAN/0T.140/12/2010; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mesuji No.05 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mesuji No.11 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan, anggaran, dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 54 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2020/No.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Mendorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di kabupaten Tapin di perlukan adanya Kebijakan Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan yang Tertuang dalam Sebuah Dokumen Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2024, guna untuk Memberikan Kepastian dalam Mengintegrasikan dan Melaksanakan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Secara Berkesinambungan;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di maksud dalam Huruf a, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2024.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undnag-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 11 Thun 2009; Undang-undang Nomoe 13 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2024, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
51 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 54 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaring Pengaman Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat yang
mengalami permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk
mengurangi risiko sosial yang ditimbulkan serta tidak dapat
direncanakan sebelumnya, Pemerintah Daerah perlu
memberikan bantuan sosial yang tidak terencana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Jaring Pengaman Sosial;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2015; Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2017;
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan :
KEPPRES No. 332 Tahun 1965 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1961, Keputusan Presiden Nomor 44, dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1963 Tentang Bencana Alam Nasional
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2014
APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Kebumen No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Belanja Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana di Kabupaten Kebumen
BELANJA BANTUAN SOSIAL - KORBAN BENCANA DAN KEBAKARAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD 2017/ No. 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana dan
Kebakaran di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial kepada korban bencana dan kebakaran di kab Kebumen, perlu mengatur besarannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Besaran Belanja Bantuan Sosial kepada korban bencana dan kebakaran di Kab Kebumen;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 24 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 58 Tahun 2005; PP No 21 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; Perda Kab Kebumen No 2 Tahun 2007; Perda Kab Kebumen No 8 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana dan Kebakaran dan ketentuannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2017.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2016 dicabut.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
