Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2003

Menemukan 986 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2003

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa

Desa

Download :
KAB_BANYUMAS_14_2003.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2003

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 14 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 14 Tahun 2003

Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan dan Gudang

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
38. Perda No.14-Th-2003.pdf

Abstrak

Retribusi - Izin - Tanda Daftar - Perusahaan - Gudang

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2003/No.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan dan Gudang

ABSTRAK:

Dalam rangka menigkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah diupayakan untuk menggali potensi yang ada didaerahnya dimana semua pungutan termasuk retribusi harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; Untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyelenggaraan pendaftaran Perusahaan dan Gudang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga mempunyai landasan yang kuat untuk memungut retribusi dimaksud; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Izin Tanda Daftar perusahaan dan Gudang;
UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang No.3 Tahun 1982; UU No.1 Tahun 1995; UU No.9 Tahun 1995; UU No.32 Tahun 1997; UU No.25 Tahun 1999; UU No.34 Tahun 2000; PP No.27 Tahun 1983; PP No.25 Tahun 2000; PP No.66 Tahun 2001; Kepres No.44 Tahun 1999;
Perda Ini Mengatur Mengenai Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan Dan Gudang; Meliputi; Nama, Objek Dan Subjek Retribusi; Kewajiban, Waktu Dan Pengecualian Pendaftaran; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Propinsi Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif; Masa Berlaku Izin; Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2003.
hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah Ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
15 hlmn;1 pnjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 14 Tahun 2003

KETENTUAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Download :
Perda Selayar Nomor 14 Tahun 2003.pdf

Abstrak

otonomi daerah

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2003/NO.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KETENTUAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk pelaksanaan Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka memperlancar Pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/ maka dipandang perlu membuat Ketentuan pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar; b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60/ Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 04 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 09);
(1) Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dari kriteria yang ditentukan, yaitu : a. Jumlah Penduduk; b. Luas Wilayah; c. Jumlah Desa/Kelurahan. (2) Di samping dari kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemekaran kecamatan harus pula memperhatikan aspirasi masyarakat. (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan paling sedikit 6.250 jiwa. (2) Jumlah penduduk dari Kecamatan yang dimekarkan/ dipecah paling sedikit sama dengan Kecamatan hasil pemekaran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2003.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar
4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 14 Tahun 2003

Retribusi Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah Perekonomian

Download :
Perda no. 14-2003 ttg retribusi pasar.pdf

Abstrak

RETRIBUSI

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2003/NO.14, TLD No.14, LL KOTA SINGKAWANG: 8 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pasar

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan pemerataan kesempatan berusaha dan menjamin adanya kepastian tempat berusaha, maka pasar perlu dikelola, dibina dan ditingkatkan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.8 Tahun 1981, uu No.18 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999, UU No.34 Tahun 2000, UU No.12 Tahun 2001, PP No.27 Tahun 1983, PP No.25 Tahun 2000, PP No.66 Tahun 2001, Perda Singkawang No.13 Tahun 2003.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa , Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan , Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang , Tata Cara Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan , Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kadaluarsa Penagihan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2003.
Peraturan Daerah ini memiliki 13 halaman dan 3 halaman halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2003

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda No.14 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003

Pembentukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 14 Tahun 2003

Pedagang Kaki Lima

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 6 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Download :
Perda_Kab_Bangka_2003_14.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 2003

Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Dampak Situasi Irak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
KEPPRES No.14 TH 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2003

Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul

Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2003

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	Berdasarkan Pasal 72 Perda No.76 Tahun 2001, maka Perda Kabupaten mengenai Desa harus disesuaikan; UU No.13 Tahun 1950; UU No.22 Tahun 1999; PP No.76 Tahun 2001; Perda Kabupaten Banyumas No.10 Tahun 2000; Perubahan terhadap Pasal 5 dan penyisipan 1 (satu) ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 6 hlm

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2003.