Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2000

Menemukan 990 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Perubahan Atas Perda No. 21 Tahun 1998 Ttg Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Asahan Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeniksaan alat pemadam kebakaran di Kabupaten Daerah Tk. I Asahan dinyatakan dicabut dan tidak beraku lagi.

Download file:

No. 19.2000_ok.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumedang

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

No.19 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 19 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Kerjasama antar Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perda Nomor 19 Tahun 2000...ASAMA ANTAR DESA.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Kerjasama Antar Desa

Abstrak

Desa

Download file:

2000pd3205019.pdf

KERJASAMA - ANTAR - DESA

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 19, LD 2000/33 SERI D

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kerjasama Antar Desa

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk kepentingan dan kemajuan Desa Pemerintah Desa dapat mengadakan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 1999; Perda Kab. Garut No. 10 Tahun 2000; Keputusan DPRD Kab. Garut No. 5 Tahun 1999
Peraturan ini mengatur tentang Kerjasama Antar Desa, yang meliputi: Ketentuan Umum; Bentuk Kerjasama; Objek Pelaksana; Pelaksanaan Kerjasama; Perubahan, Penundaan atau Pencabutan Keputusan Kerjasama; Penyelesaian Perselisihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2000.
8 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 18 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Peraturan Nagori di Kabupaten Simalungun

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda_SIMALUNGUN_18_2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun Anggaran 1999/2000

Abstrak

APBD

Download file:

perda_no_18_tahun_2000 (1).pdf

apbd - sisa perhitungan

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2000/Nomor 29 Seri D No.24

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun Anggaran 1999/2000

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun Anggaran 1999/2000 dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerint~ Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997; Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984; Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994; Keputusan Presiden Nomor44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360; Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 94 Tahun 1984; Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985; Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 903-269; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999; Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN OTDA; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 1 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun Anggaran 1999/2000 dan ringkasannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2000.
11 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 18 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Perubahan Atas Perda No. 20 Tahun 1998 Ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tingkat II Asahan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lngi

Download file:

No. 18.2000_ok.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA Kab. Bandung No.18 Tahun 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan Kota Magelang

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 1993

Download file:

perda_no_18_tahun_2000.pdf

PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2001/Nomor 4 Seri D No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan Kota Magelang

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi Pemda, maka dipandang perlu menetapkan Perda yang menagtur Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan Kota Magelang; bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan untuk dapat menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan bimbingan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Pemda Kota Magelang;
Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; TAP MPR No XV/MPR/1998; TAP MPR No IV/MPR/2000; UU no 17 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 1999; UU No 8 Tahun 1974; PP No 25 Tahun 2000; PP No 81 Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan organisasi, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kelurahan, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2000.
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 1993 dicabut.
12 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pembentukan Penghapusan, Penggabungan Dan Atau Penataan Kelurahan

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perda Jepara Tahun 2000 No 18.pdf

Kelurahan

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2000/NO.23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Penghapusan, Penggabungan Dan Atau Penataan Kelurahan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengaturan pemerintahan kelurahan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan. pembangunan dan kemasyarakatan, maka kelurahan yang kondisi masyarakatnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus digabung dan atau ditata kembali disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan ; bahwa untuk maksud tersebut huruf a dipandang perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan/atau Penataan Kelurahan dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Penghapusan, Penggabungan Dan/Atau Penataan Kelurahan Bab III Persyaratan Pembentukan Penghapusan, Penggabungan Dan/Atau Penataan Kelurahan Bab IV Pembentukan Penghapusan, Penggabungan Dan/Atau Penataan Kelurahan Bab V Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Bab VI Batas Wilayah Kelurahan Bab VII Pembagian Wilayah Kelurahan Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2000.
9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2000

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2000.