Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 8 TAHUN 2024 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, telah diatur mekanisme pemanfaatan dana hasil pembayaran klaim dan besarannya bagi Rumah Sakit yang berstatus Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;
b. bahwa ketentuan yang mengatur mekanisme dan besaran jasa layanan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Soppeng Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit
Umum Daerah La Temmamala sudah tidak sesuai dengan sistem dan pola pembiayaan di RSUD La Temmamala, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasioanl pada Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEMANFAATAN BESARAN JASA PELAYANAN
BAB III
POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 8 TAHUN 2024 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA
4
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 20214 NOMOR 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3431 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan landasan penyusunan perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 untuk menyusun Perubahan APBD
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peratu*rn Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Tahun 2OO5-2O25 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tatnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahum 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembiangunan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahtrr 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (l,embaran I\legara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2O23 tefiang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Menetapkan Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kedua Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2O10 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2O3O (lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara llahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O21 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12O);
14. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomc,r 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023
Nomor 6);
Pasal 1 :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2O24 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 6),
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 berikut :
Pasal 2 :
(1) Maksud ditetapkannya Perubahan FIKPD Tahun 2024 untuk:
a. mengintegrasikan;
b. menciptakan keterpaduan;
c. keselarasan; dan
d. keserasian,
program pembangunan Daerah.
(2) Tujuan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2O24
yaitu:
a. sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024; dan
b. sebagai bahan penyusunan Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2O24.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6 : (1) Dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2O24 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
BAB II Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2O24 Triwulan II (Triwulan Kedua) tahun berkenan
BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembanlgrnan Daerah
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB VII Penutup
(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebaggimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.
PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2023
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2024
4
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang bertujuan untuk penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi.
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 81 Tahun 2010, PermenPANRB No. 37 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PermenPAN RB No. 25 Tahun 2020, Perda Kab. Kep. Meranti No. 9 Tahun 2016,
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 5), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2024.
265 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana
Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal
Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun
Sebelumnya, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37
Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 91 Tahun 2023; Permenkeu No. 125 Tahun 2023; Permenkes No. 37 Tahun 2023; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-6620 Tahun 2023; Perda Kab. Belitung No. 7 Tahun 2023; Perda Kab. Belitung No. 1 Tahun 2024; Perbup Belitung No. 35 Tahun 2015; Perbup Belitung No. 14 Tahun 2023; dan Perbup Belitung No. 70 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang perubahan rincian APBD tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahung Anggaran 2024.
8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Lembar Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan terkait BAB IV huruf D
angka 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; dan Perda Kab. Bangka Selatan No. 4 Tahun 2022.
Perbup ini mengatur tentang: Dasar pergeseran anggaran; jenis pergeseran anggaran; kriteria pergeseran anggaran belanja; mekanisme pergeseran anggaran; dan tahapan teknis dan persetujuan pergeseran anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Bangka.
Selatan Nomor 13 Tahun 2022 ten tang Tata Cara Pergeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
21 Hlm (Lampiran: 7 hlm)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Simalungun Nomor 08 Tahun 2024
Teknis - Pemberian - Tunjangan - Hari - Raya - dan - Gaji - Ketiga - Belas - Yang - Bersumber - Dari - Anggaran - Pendapatan - dan - Belanja - Daerah - Kabupaten - Simalungun - Tahun - Anggaran - 2024 - ABSTRAK
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 08,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, dimana Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM,PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS (Umum, Pemberian Gaji Ketiga Belas), PEMBAYARAN, PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang merupakan bentuk perllindungan
kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah
Daerah;
b. bahwa pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi
atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah, diperlukan dalam evaluasi atas
implementasi sis tern akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah;
c. bahwa dalam rangka memberikan arahan,
landasan dan kepastian huum dalam melakukan
evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas
pemerintah daerah, perlu mengatur mengenai
teknis pelaksanaan evaluasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah
Selatan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pelaksanaan Evaluasi AKIP; Bab 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
4 halaman; 32 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Kab. Belitung Timur No. 3 Tahun 2022; Perda Kab. Belitung Timur No. 16 Tahun 2023; Perbup Belitung Timur No. 64 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang: mengubah Pasal 32 tentang daftar lampiran Perbup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2024.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pertanggungungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun
Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023
Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
