Peraturan Walikota (PERWALI) tentang BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Besaran Uang Persediaan Dan
Batas Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2019.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011.
Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, kepada SKPD
diberikan Uang Persediaan melalui mekanisme SPP-UP. Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut
telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50%
(lima puluh perseratus). Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran harus disetorkan
kembali ke rekening Kas Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 53 Tahun 2018
penyelenggaraan - satuan - pendidikan - aman - bencana
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana
ABSTRAK:
Bahwa untuk memebrikan perlindungan dan keselamatan satuan pendidikan di kab. Bogor banyak di wilayah yang rentan bencana maka perlu membentuk Perbup tentang Penyelengaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 21 Tahun 2008; Pp No. 74 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021; Permendagri No. 46 tahun 2008; Perkep Badan Nasional Penanggulangan bencana No. 4 Tahun 2012; Perkep Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 14 Tahun 2014; Perkep Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 03 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 33 Tahun 2019; Perdas No. 2 tahun 2010;sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. Bogor No. 2 tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. 12 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengab Perda Kab. Bogor No. 2 tahun 2020; Perda kab. Bogor No. 2 Tahun 2021.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Pemerintah Daerah, Penyelengaraan SPAB, Tahap Pelaksanaan satuan Pendidikan Aman Bencana Pra Bencana, Tahap Satuan Pendidikan Aman Bencana Pada Situasi Darurat Bencana, Tahap satuan Pendidikan Aman Bencana Pasca Bencana, Target Dan Indikator Satuan Pendidikan Aman Bencana, Peran Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah Dunia Usaha Dan Media Massa, Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2022.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 53 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Tahun 2013 No. 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa sebagai tindak lanjut Peratu.ran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Ka bupaten
Temanggung, dalam rangka menyamakan gerak langkah
untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara
terpadu, efektif dan efisien, maka dipandang perlu
menyusun Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana guna
memberi arahan bagi personil Penanggulangan Bencana
dan Instansi/Unit Kerja Teknis Pemerintah dan
Masyarakat.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggting Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini mendefinisikan berbagai istilah terkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Temanggung, serta menetapkan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman kepada aparat pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan bencana secara terpadu dan terkoordinasi. Peraturan juga menetapkan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2013.
50 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 54 Tahun 2017
BANTUAN KEUANGAN - PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2017/No.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakt dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target
Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu
tercapainya cakupan akses air minum layak dan
akses sanitasi layak sebesar 100% (universal access)
pada akhir tahun 2019, Pemerintah Kabupaten
Purworejo akan memberikan bantuan keuangan
bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk
pelaksaan program Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di
Kabupaten Purworejo Tahun 2017; bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun .2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 ten tang Desa, peruntukan dan
pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat
khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi
bantuan; bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan kepada
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
huruf a berjalan secara efektif, efisien, transparan
dan akuntabel, perlu menerbitkan pedoman dalam
pengelolaan bantuan keuangan tersebut yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat di Kabupaten Purworejo dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyaluran, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, tim verifikasi permohonan pencairan bantuan keuangan, tim verifikasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan, sanksi, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017.
29 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kontijensi Bencana Gunung Api Dieng Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa erupsi Gunung Api Dieng merupakan peristiwa alam
gunung api yang memiliki potensi ancaman bencana erupsi
dan menghasilkan gas beracun yang dapat terjadi sewaktuwaktu
sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan
lingkungan, kerugian dan dampak psikologis;
b. bahwa Kabupaten Batang, Kabupaten Wonosobo dan
Kabupaten Banjarnegara merupakan wilayah yang rentan
terdampak langsung Erupsi Gunung Api Dieng, maka
dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana dan
berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana, diperlukan pengaturan rencana kontinjensi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b agar pelaksanaanya dapat
berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontinjensi Bencana
Erupsi Gunung Api Dieng Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009.
Praturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sifat rencana kontijensi, penyelenggaraan rencana kontijensi bencana, rencana kontinjensi bencana, pelaksanaan, evaluasi rencana kontinjensi bencana, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 54 Tahun 2018
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2020/No.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Daerah
ABSTRAK:
Kesehatan merupakan urusan pemerintah wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berhak
diperoleh setiap warga negara. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum
memiliki jaminan kesehatan dan belum terdaftar sebagai
peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bagi
fakir miskin. Untuk memberikan kepastian hukum dalam
memberikan bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin
yang belum memiliki jaminan kesehatan dan belum
terdaftar sebagai penerima batuan iuran jaminan
kesehatan bagi fakir miskin, perlu mengatur pelaksanaan
pemberian bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pelaksanaan Bantuan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2013; PP Nomor 2 Tahun 2018; Permenkes Nomor 001 Tahun 2012; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019; Perda Kab. Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Daerah, yang memuat: Ketentuan Umum; Kriteria Penerima Bantuan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Hak dan Kewajiban; Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan; Sistim Rujukan; Pencatatan dan Pelaporan; Pengelolaan Keuangan; Pemantauan dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2020.
14 halaman; Lampiran 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah yang Meninggal Dunia karena Corona Virus Disease 2019 dan Dimakamkan di Wilayah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah
ditetapkan oleh Pemerintah sebagai penyakit infeksi
emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan
menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang
menyebabkan tingginya kematian, baik yang meninggal di
rumah maupun yang meninggal di Rumah Sakit; bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat
Kabupaten Semarang, masyarakat yang berdomisili di
Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten
Semarang yang berada di Kabupaten Semarang kemudian
meninggal dunia di rumah/tempat isolasi terpusat maupun
di Rumah Sakit karena Corona Virus Disease 2019 (COVID19)
dan dipulasara di rumah atau di Rumah Sakit serta
dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang, maka perlu
memberikan bantuan dalam proses pemulasaraan dan/atau
pemakaman jenazah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan
Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah Yang Meninggal
Dunia Karena Corona Virus Disease 2019 Dan Dimakamkan
Di Wilayah Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Meknes/Per/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun
2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /Menkes/4718/2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan pemulasaran dan pemakaman jenazah yang meninggal dunia karena Corona Virus Disease 2019 dan dimakamkan di Wilayah Kabupaten Semarang beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:
Bahwa saat ini program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu masih bersifat sektoral, sehingga diperlukan pelayanan sosial yang terpadu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perlindungan sosial dan penangggulangan kemiskinan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009; Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan SLRT; Fungsi dan Sasaran SLRT; Struktur Organisasi; Tugas dan Fungsi SLRT; Mekanisme layanan SLRT; Pendanaan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
17 Hlmn. Lampiran 1 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
