Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Perparkiran
ABSTRAK:
dalam rangka Penertiban dan Pengendalian Kendaraan
Bermotor yang diparkir pada tempat perparkiran, maka perlu
diatur Tata Cara Pelaksanaan Perparkiran
UU No 26 Tahun 2004; UU 32 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; PP No 74 Tahun 2005
dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 33 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAEARH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 33 Tahun 2012
perbup - PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2012
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD.2012/No.33
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa sebagai p,~laksanaan ketEintuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan
Anggaran Pendapa1tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012
Pasal 18 ayat (6) Undan~J-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Und.ang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Unda.ng Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daer.ah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2012
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun A Ggaran 2012
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2012.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Izin Penggunaan Alun-Alun, Ring Road, Stadion Dan Gedung Olah Raga Di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa guna menjaga dan memelihara
keindahan, ketertiban, kebersihan, kesehatan
dan keamanan Alun-alun, Ring Road, Stadion
dan Gedung Olah Raga beserta lingkungan
sekitarnya di wilayah Kabupaten
Banjarnegara agar tetap dapat berfungi
dengan baik sebagai fasilitas umum,
dipandang perlu diatur mengenai Izin
Penggunaan Alun-alun, Ring Road, Stadion
dan Gedung Olah Raga di Kabupaten
Banjarnegara; bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
340 Tahun 2008 tentang Izin Penggunaan
Alun-alun, Ring Road, Stadion dan Gedung
Olah Raga yang diundangkan dalam Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008
Nomor 17 Seri E sudah tidak sesuai lagi dan
perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b,
perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 63/kep/M.PAN/2/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 26/Kep/M.PAN/2/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 6 Tahun 1977; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 20 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 6 Tahun 2011.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan Pemberian Izin; Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin; Kewajiban Pemegang Izin; Uang Jaminan; Pelayanan Administrasi; Penolakan/Penundaan Pemberian Izin; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2012.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2012 No 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri SIpil Republik Indonesia Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 33 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD.2012/NO.21 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Menuju Kabupaten Gunungkidul Layak Anak
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul
telah mencanangkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak
dengan pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak
sehingga perlu disusun Pedoman Pelaksanaannya;
bahwa untuk memperjelas pelaksanaan Kebijakan
Kabupaten Gunungkidul Layak Anak dengan pendekatan
Desa/Kelurahan Ramah Anak yang mesinergikan seluruh
sumber daya dan mitra potensial sehingga lebih efektif dan
efisien;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2008;
Materi Pokok: Rencana Aksi Daerah Menuju Kabupaten
Gunungkidul Layak Anak;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran: 58 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 33 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Biaya Penunjang Opersional Bupati dan Wakil Bupati
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
b. Bahwa agar biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penganggaran; Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 8 HLM;
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 33 Tahun 2012
Perbup Kab. Semarang No. 22 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, maka kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan
kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemeritah Kabupaten Semarang;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang meliputi Pemberian dan Kriteria Penilaian Tambahan Penghasilan, Penilaian, Pelaporan, Penganggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri ipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dicabut.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 32 Tahun 2012
PELAYANAN PEMERIKSAAN USG, FISIK, PARU DAN PELAYANAN LAINNYA
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2012/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Pemeriksaan USG, Fisik, Paru dan Pelayanan Lainnya Pada Fasilitas Kesehatan Dasar dan Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan bertambahnya jenis pelayanan pemeriksaan kesehatan
di kesehatan dasar dan laboratorium kesehatan dasar milik Pemerintah
Daerah Kabupaten Wonosobo belum diatur dengan peraturan daerah
maka untuk kelancaran pelayanan dan pertanggungjawaban perlu
pengaturan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan
Pemeriksaan USG, Fisik Paru, Dan Pelayanan Lainnya Pada Fasilitas
Kesehatan Dasar Dan Laboratorium Kesehatan Dasar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelayanan
Pemeriksaan USG, Fisik Paru, Dan Pelayanan Lainnya Pada Fasilitas
Kesehatan Dasar Dan Laboratorium Kesehatan Dasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2012.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
