PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2010

Menemukan 5.819 peraturan dalam 0,031 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.02/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 143/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi
Mencabut
  1. PMK No. 69/PMK.02/2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.02/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 32/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan
Mengubah
  1. PMK No. 124/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan, Pertanggungjawaban Dana Subsidi Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.011/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.08/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 95/PMK.08/2014 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung
Diubah dengan
  1. PMK No. 77/PMK.08/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung
  2. PMK No. 126/PMK.08/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung
Mengubah
  1. PMK No. 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 127/PMK.07/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 Dan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 236/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 183/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
  2. PMK No. 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.02/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
APBN
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
APBD APBN Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 236/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
Mengubah
  1. PMK No. 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan