Peraturan Bupati (PERBUP) tentang HONORARIUM TIM PELAKSANAAN KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNG PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 29 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) dan (4) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, kecuali pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah; mengingat penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 masih dalam proses dan pembahasan, maka dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2012, dipandang perlu melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib atas beban Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2012.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2008; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011; Perda No.11 Tahun 2008; Perda No.16 Tahun 2010; Perda No.9 Tahun 2011; Perda No.10 Tahun 2011; Perda No.11 Tahun 2011; Perda No.12 Tahun 2011; Perda No.22 Tahun 2011.
Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan roda Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta untuk menjamin kelangsungan pemenuhan dana pelayanan dasar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengeluaran Kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Pencairan Dana. Untuk melakukan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran kas, terlebih dahulu ditunjuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan serta Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 29 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Dan Pajak
Sarang Burung Walet Di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, perlu memberikan petunjuk
pelaksanaannya; bahwa maksud tersebut dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dan Pajak
Sarang Burung Walet Di Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Nomor 13 Tabun 2006 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak, tata cara penghitungan, tata cara penghapusan piutang pajak, tata cara keberatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
37 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 29 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Tahun 2012 No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengamanan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka diperlukan adanya pengendalian intern yang efektif dan efisien; bahwa untuk mewujudkan
pengendalian intern yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kendal tentang Petunjuk Pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kendal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 60 Tahun 2008; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 64 Tahun 2007; Permendagri No 52 Tahun 2011; Perda Kab kendal No 14 Tahun 2007; Perda Kab Kendal No 18 Tahun 2011; Perbup Kendal No 36 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
37 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
UU No 8 Tahun 1985; UU No 17 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 11 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 74 Tahun 2005; Permendagri No 32 Tahun 2011
dalam peraturan ini diatur tentang penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi
pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 29 Tahun 2012
perbup -TATA CARA PENGESAAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD.2012/No.31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengesaahan Pendapatan Dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi, pertanggungjawaban,
dan pelaporan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah
yang digunakan secara langsung untuk belanja, perlu diatur
tata cara pengesahan pembukuan atas pendapatan dan belanja
Badan Layanan Umum Daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengdolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, rencana
kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan
Layanan Umum Daerah disusun dan disajikan sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta
laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah;
c. bahwa berdasarkan · pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengesahan Pendapatan dan Belanja
Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas
Pasa1 18 ay3.t (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonsia Tahun 1945; Undang-Undeng Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; ; ;
Tata Cara Pengesaahan Pendapatan Dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2012.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
