Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD.2012/NO.22 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Gunungkidul No.11 Tahun 2012 ttg Bangunan Gedung
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (7), Pasal
19 ayat (3), Pasal 30 ayat (2), Pasal 45 ayat (2) huruf f, Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan
Gedung;
Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun
2012;
Materi Pokok: Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Bangunan; Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
Permohonan Izin Pemanfaatan Atau SLF; Pengawasan Pelaksanaan Mendirikan Bangunan; Unsur-Unsur Ornamen Bercorak Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 19 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD 2012 No.34 Seri B
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2012.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 34 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun2011 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan biaya harian
sebagaimana tercantum dalam lampiran Angka Romawi I huruf B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN
SEMARANG Angka 1 dan Angka 2 Petaturan Bupati Semarang Nomor 76 Tahun 2011 tentang Standarisasi Biaya
Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2012, karena berdasarkan hasil evaluasi tidak dapat mencukupi biaya harian perjalanan ke daerah tujuan maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 76 Tahun 2011 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2012;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Semarang;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.05/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun2011 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2012. Ketentuan lampiran angka romawi I huruf B angka 1 dan angka 2 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2012.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun2011 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2012 diubah.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 34 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) dan pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 15 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 18 Tahun 2009, UU No 28 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, PP No 58 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permentan No 13 Tahun 2010, Perda No 4 Tahun 2008, Perda No 5 Tahun 2008, Perda No 7 Tahun 2008, Perda No 5 Tahun 2012, PerBup No 26A Tahun 2011,
pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang memuat tatacara pemeriksaan ternak, pemeriksaan daging dan penyelenggaraan pemotongan hewan di rumah potong hewan, serta tata cara pemungutan retribusi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa penerbitan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, disebutkan besarnya tarif jenis pencetakan Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan Kartu Keluarga untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.32 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2006, UU No.23 tahun 2006, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, Perpres No.25 Tahun 2008, Keppres No.88 Tahun 2004, Permendagri No.28 Tahun 2005, Permendagri No.19 Tahun 2010, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2010, Perda Kubu Raya No.3 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL dalam 2 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan No. 33 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Keputusan Gubernur Bali Nomor 1223/01-F/HK/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Bupati Bangli Nomor 36 Tahun 2011;
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2012.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 33 Tahun 2012
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH - PEMERINTAH DESA - PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2012/141
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kegiatan operasional pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat, Pemerintah Kabupaten Pati memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membelikendaraan bermotor roda dua; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang BantuanKeuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa Untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Tahun Anggaran 2012.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai Mekanisme Penyaluran; Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua; Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan; Pengendalian Dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
16 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
