Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,011 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1999

Pemberian Amnesti kepada Sdr. Dita Indah Sari

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 23 Tahun 2019

Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman

Download :
PB-23-2019.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1957

Pengangkatan Hakim Perwira Dari Angkatan Laut Pada Pengadilan-Pengadilan Tentara Di Jakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang dan Yogyakarta

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No.23 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2018

Pembentukan Pusat Layanan Konsultasi Hukum Administrasi Desa Kabupaten Tanah Laut

Hukum Acara dan Peradilan Desa

Download :
Perbup Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PUSAT LAYANAN KONSULTASI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2018/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pusat Layanan Konsultasi Hukum Administrasi Desa Kabupaten Tanah Laut

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana Bupati/Walikota diberikan kewenangan dan amanah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dan untuk mewujudkan hukum sebagai pengayom bagi pemerintahan Desa dan dalam rangka pelayanan konsultasi hukum maka mekanisme konsultasi dan koordinasi parsial yang selama ini diberikan kepada Kepala Desa/Aparatur Desa harus diubah dengan mekanisme konsultasi dan koordinasi terpusat yaitu memberikan pelayanan konsultasi permasalahan hukum administrasi bagi desa konsep pelayanan terpadu satu pintu bidang hukum (one stop service); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Tentang Pembentukan Pusat Layanan Konsultasi Hukum Administrasi Desa (PLK HAD) Kabupaten Tanah Laut ;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Pusat Layanan Konsultasi Hukum Administrasi Desa (Plk Had) Kabupaten Tanah Laut, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan 3. Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup Pelayanan Dan Prinsip Pelayanan 4. Struktur Organisasi Plk Had 5. Kewenangan Dan Tugas Desk 6. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban 7. Penganggaran 8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2018.
13 halaman

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2020

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Panel Ahli Mahkamah Pelayaran yang Berasal dari Nonpegawai Negeri Sipil

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
PM_23_TAHUN_2020.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1956

Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu

Download :
UU Nomor 23 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1957

Pengangkatan Hakim Perwira Dari Angkatan Darat Pada Pengadilan Tentara Di Bandung

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No.24 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2007

Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keputusan_Presiden_No_24_th_2007.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1950

Penundaan Menjalankan Hukuman Mati Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Sipil Dan Hakim Militer

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.24 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2014

Pedoman Penanganan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman

Download :
24 Tahun 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 1956.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2014.