PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2010

Menemukan 5.819 peraturan dalam 0,029 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 133/PMK.01/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 117/PMK.01/2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.08/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 42/PMK.08/2014 tentang Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik
Diubah dengan
  1. PMK No. 86/PMK.08/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
Mengubah
  1. PMK No. 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
  2. PMK No. 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 257/PMK.02/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
APBN
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 130/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT. Asabri (Persero)
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 235/PMK.07/2010 tentang Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010
Mengubah
  1. PMK No. 13/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang APBN
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.05/2010
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
Diubah dengan
  1. PMK No. 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
Mengubah
  1. PMK No. 22/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
  2. PMK No. 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
  3. PMK No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.06/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 66/PMK.06/2016 tentang Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Mengubah
  1. PMK No. 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.2/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan