bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah
Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan
Publik secara terintegrasi dan berkesinambungan
dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan
masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Publik; bahwa dalam rangka memberikan jaminan, kepastian
dan perlindungan bagi masyarakat dari
penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan
Pelayanan Publik, harus diterapkan prinsip-prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 344 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib
menjamin terselenggaranya Pelayanan Publik
berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah; bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas
dan menjamin penyediaan pelayanan Publik serta
mempertegas hak dan kewajiban setiap warga
masyarakat, korporasi dalam penyelenggaraan
Pelayanan Publik, diperlukan norma hukum yang
memberi dasar pengaturan yang jelas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf
d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pelayanan Publik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
RepubIik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Asas
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Sistem Pengorganisasian Pelayanan Publik
Bab V Hak, Kewajiban dan Larangan
Bab VI Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Bab VII Perilaku dan Etika Pelaksana dalam Pelayanan
Bab VIII Pengawasan dan Evaluasi
Bab IX Pembiayaan
Bab X Pengaduan
Bab XI Peran Srta Masyarakat
Bab XII Sanksi Administratif
Bab XIII Ketentuan Peralihan
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
33 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar.
ABSTRAK:
Bahwa salah satu upaya dalam akselarasi penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi meningkatkan akses maternal dan neonatal melalui program penanganan komplikasi pada ibu hamil dan bayi baru lahir.
UU No 29 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 40 Th 2004; UU No 36 TH 2009; PP No 32 Th 1996; PP No 58 Th 2005; Perpres No 72 Th 2012; Permenkes NO 001 Th 2012; Permenkes No 75 Th 2014.
1. Ketentuan Umum; 2. Batasan Kewenangan Dalam Pelayanan Poned; 3. Kriteria Puskesmas Poned; 4. Pelaksana Puskesmas Poned; 5. Pembinaan dan Pengawasan; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2019.
10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019
pedoman teknis dan tata cara penetapan besaran dana desa bagi setiap desa di kabupaten banyuwangi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD 9/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
BAHWA BERDASARKAN PERMENKEU NOMOR 193/PMK.07/2018 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA, TERDAPAT PERUBAHAN DALAM PENETAPAN BESARAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DENGAN KETENTUAN SEBELUMNYA;
BAHWA BERDASARKAN PERMENKEU NOMOR 50/PMK.07/2017 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TERDAPAT PERBAHAN DALAM DISTRIBUSI DANA DESA;
PERATURAN INI MENGATUR PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI PASAL 6A; PASAL 7; PASAL 9; PASAL 23
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2016
9 HALAMAN
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Tahun 2019/ No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan; bahwa dalam rangka memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di kabupaten Simeulue, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraannya, bahwa sesuai dengan Lampiran Huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengelolaan informasi dan komunikasi publik di daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 71 Tahun 2019; PERPRES Nomor 95 Tahun 2018; PERPRES Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019; Qanun Aceh Kabupaten Simeulue Nomor 17 Tahun 2017.
Dalam Qanun ini mengatur 28 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas, Maksud, Tujuan dan Sasaran; BAB III Ruang Lingkup; BAB IV Perencanaan Penyelenggaraan SPBE; BAB V Infrastruktur TIK; BAB VI Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi; BAB VII Sumber Daya Manusia SPBE; BAB VIII Interoperabilitas; BAB IX Keamanan Informasi; BAB X Pengelolaan Nama Domain; BAB XI Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; BAB XII Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik; BAB XIII Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat Serta Dunia Usaha; BAB XIV Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; BAB XV Pembiayaan; BAB XVI Sanksi Administrasi; BAB XVII Ketentuan Peralihan; BAB XVIII; BAB XIX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
15 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penetapan bahan lain termasuk rokok dan penetapan KTR, tempat khusus untuk merokok, hak dan kewajiban, larangan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pendanaan, ketentuan penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition)
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang penegakan hukum, Pemerintah Republik lndonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran telah menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi pada tanggal 14 Desember 2016 di Tehran, Iran.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Undang-Undang ini mengatur tentang:
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran Tentang Ekstradisi
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
-
-
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2019
PENANGGULANGAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2019/NO.9, LL Kab Sanggau : 17 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENANGGULANGAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR
ABSTRAK:
bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan sosial setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat rentan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.11 Tahun 2009, UU No.13 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.31 Tahun 1980, PP No.39 Tahun 2012
Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Penanggulangan PGOT, Pengawasan dan Pembinaan, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan PidanA, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan ini memiliki 12 halaman dan 5 halaman penjelasan
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN UNTUK OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU BALITA DAN LANSIA YANG BERSUMBER DARI APBD TA 2019
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DALAM, MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN DASAR, PERLU ADANYA OPTIMALISASI KEGIATAN YANG ADA DI POS PELAYANAN TERPADU;
BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU KHUSUSNYA UNTUK BALITA DAN LANSIA DIPERLUKAN ADANYA DUKUNGAN ANGGARAN DAN PERENCANAAN KEGIATAN YANG BAIK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN;
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; TUJUAN; PENGALOKASIAN DANA DAN PENETAPAN KEGIATAN; PERUNTUKAN ANGGARAN; PENYALURAN DAN PENCAIRAN; PENGAWASAN DAN TANGGUNGJAWAB; DAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
7 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
