Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2010

Menemukan 5.819 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.011/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Aluminium Mealdish (LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID) Dari Negara Malaysia
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Download file:
PMK Nomor 145 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 220/PMK.05/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Dana Bergulir Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
PMK Nomor 220 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.05/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 101/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
Download file:
PMK Nomor 164 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.06/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
Abstrak
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
Mencabut
  1. ketentuan mengenai Penghapusan BMN di Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN
Download file:
PMK Nomor 169 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Pasca Bencana Alam Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dan Sebagian Provinsi Jambi
Abstrak
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
PMK Nomor 17 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.05/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
Download file:
PMK Nomor 101 Tahun 2010.pdf
PMK Nomor 101 Tahun 2010-Lampiran I.pdf
PMK Nomor 101 Tahun 2010-Lampiran II.pdf
PMK Nomor 101 Tahun 2010-Lampiran III.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.06/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
Abstrak
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontak Kerja Sama
Download file:
PMK Nomor 165 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.011/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Bea Masuk diTanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Download file:
PMK Nomor 51 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
Abstrak
Perpajakan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 186/PMK.03/2022 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
Diubah dengan
  1. PMK No. 21/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Keria Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
  2. PMK No. 135/PMK.011/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
Mencabut
  1. KMK No. 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
Download file:
PMK Nomor 78 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Download file:
PMK Nomor 225 Tahun 2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan