Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.395 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pemanfaaan Hasil Hutan Rakyat

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

Perda Tapanuli Tengah No. 2 Thn 2007_compare.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo No. 27 Tahun 2006

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Izin Penebangan Kayu pada Hutan Hak dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara dan Hutan Hak

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

perda karo no.27 thn 2006.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 18 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 41 Tahun 2001 tentang Perizinan Usaha Pengelolaan Perkebunan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 41 Tahun 2001

Download file:

perda simalungun no. 18 thn 2006.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 15 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Non Kayu

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 15 Tahun 2001

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 13 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pengelolaan Kayu Tanah Milik/Hutan Rakyat

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

Perda-Enrekang-No.-13-th-...ik-Hutan-Rajkyat.pdf

PENGELOLAAN KA YU TANAH MILIK/HUTAN RAKYAT

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Kayu Tanah Milik/Hutan Rakyat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup akibat pemanfaatan kayu dari hutan tanah milik/hutan rakyat, maka dipandang perlu mengatur dan menertibkan pengelolaannya; b. bahwa berhubung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 200 l tentang Retribusi Kayu Tanah Milik beserta Peraturan Perubahannya masih terdapat beberapa ha! yang perlu dilakukan penyempumaan dan penyesuaian sesuai tingkat perkernbangan yang terjadi; c. bahwa penyempumaan dan penyesuaian dimaksud pada huruf b adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi hutan tanah milik/hutan rakyat secara besar-besaran yang akan merupakan ancaman kerusakan, lingkungan hidup; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, per! u membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kayu Tanah Milik/Hutan Rakyat dalam Kabupaten Enrekang;
l. Undang- Undang Nomor 29 Tahun I 959 tentang Pembentukan Daerah• daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati da Ekosisternnya: 4. Undang-Undan Nomor 4 I Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang• Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3055); I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3692); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Enrekang; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Kayu Tanah Milik; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 01 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Kayu Tanah Milik;
1. KETENTUAN UMUM 2. RUANG LlNGKUP 3. PERIZINAN 4. TATA CARA MEMPEROLEH IPKTM 5. JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN 6. KEWAJIBAN DAN LARANGAN 7. PENATAUSAHAAN RASIL RUTAN 8. RETRIBUSI 9. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 10. SANKSI 11. KETENTlJAN PIDANA 12. PENYIDIKAN 13. KETENTUAN LAIN-LAIN 14. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2001
13

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang No. 10 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Hasil Hutan Olahan di Kabupaten Deli Serdang

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam

Download file:

perda deli serdang no.10 thn 2006.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 10 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Tanah Milik di Kabupaten Simalungun

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Tanah Milik di Kabupaten Simalungun

Download file:

perda simalungun no. 10 thn 2006.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

PENGUSAHAAN HUTAN

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

KAB_PAKPAK BARAT_9_2006_OCR.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Belian Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perda no. 8-2006 ttg pema...aran kayu belian.pdf

KEHUTANAN

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2006/NO.8, TLD No.8, LL PROV. KALBAR: 14 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Belian Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

bahwa kebutuhan kayu khususnya jenis Belian untuk keperluan Pembangunan Daerah dan konstruksi bangunan perumahan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya Pembangunan sarana/prasarana oleh Pemerintah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 1990, UU No.41 Tahun 1999, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, PP No.92 Tahun 1999, PP No.25 Tahun 2000, PP No.34 Tahun 2002, PP No.35 Tahun 2002, PP No.45 Tahun 2004, Perda No.4 Tahun 1986, Perda No.2 Tahun 2005, Perda No.4 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Pemanfaatan Dan Peredaran Kayu Belian, Kewajiban Dan Larangan, Sanksi Administrasi, Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2006.
Peraturan ini memiliki 9 halaman, 4 halaman penjelasan dan 1 halaman lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 5 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pemberian Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Simalungun

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan bukan Kayu dari Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Simalungun

Download file:

perda simalungun no. 5 thn 2006.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT