Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2016

Pembinaan Industri Pertahanan

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
No. 23 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 23 Tahun 2020

Tata Kelola Amunisi di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download :
Perkabakamla 23 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2015

Buku Putih Pertahanan Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

Permenhan No. 54 Tahun 2014 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia

Download :
No. 23 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1954

Pencabutan "Persbreidel Ordonnantie”

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
UU Nomor 23 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1959

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1959 Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 19), Sebagai Undang-Undang

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Download :
UU Nomor 23 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Penetapan- Undang-Undang- Darurat -No. 2 -Tahun- 1959 -Tentang- Pemberian- Tanda- Kehormatan -Bintang- Garuda-Lembaran-Negara- Tahun -1959- No. 19- Sebagai -Undang-Undang

1959

Undang-undang (UU) NO. 23, LN. 1959 No. 67, TLN NO. 1811, LL SETNEG : 7 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1959 Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 19), Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

a.bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undangDarurat No. 2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatanBintang Garuda (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 19);b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undangDarurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang
a.pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;b.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957No. 101)
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda(Lembaran-Negaratahun1959No.19)ditetapkansebagaiUndang-undang, dengan perubahan-perubahan Kepada anggota Angkatan Udara Republik Indonesia yang bertugas diudara di masa kegiatan-kegiatan penerbangan dalam jangka waktuantara tahun 1945 sampai dengan akhir tahun 1949 dan yang secara aktiftelah melakukan tugas-tugas penerbangan diberikan anugerah tandakehormatan berupa suatu bintang jasa yang bernama "Bintang Garuda BAB I.KETENTUAN UMUM. BAB II.URUTAN TINGKATAN. BAB III.PEMBERIAN. BAB IV.PEMAKAIAN. BAB V.PENCABUTAN. BAB VI.KETENTUAN KHUSUS BAB VII.PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959.
-
-
15

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1957

Pembekuan Badan-Badan Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 23) Tentang Dewan Keamanan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 14 Tahun 1955 tentang Dewan Keamanan

Download :
PP No. 023 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1946

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1946

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya"

Download :
UU Nomor 23 Tahun 1946.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia

Pertahanan dan Keamanan, Militer Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Mengubah :

Permenhan No. 14 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia

Download :
23 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 24 Tahun 2018

Jaga Warga

Kependudukan dan Perkawinan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perbup Sleman No. 24 Tahun 2018 ttg Jaga Warga.pdf

Abstrak

warga - jaga

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2018/NO.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaga Warga

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban wilayah di Kabupaten Sleman perlu didukung peran serta warga masyarakat yang terpadu dengan kondisi sosial dan kearifan budaya yang berkembang di wilayahnya; Bahwa untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat perlu dibentuk jaga warga sebagai organisasi pendukung keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang berbasis di wilayah padukuhan sehingga diperlukan upaya untuk mensinergiskan antara pendekatan keamanan, ketentraman ketertiban umum dengan pendekatan kesejahteraan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015
Materi Pokok: Kedudukan dan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Wewenang, Kewajiban, Hak dan Larangan, Pengembangan Ketrampilan Jaga Warga, Forum Komunikasi, Strategi dan Sasaran, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
Jumlah Halaman: 11 HLM;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1950

Perubahan dan Tambahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1950

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 57 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan-Kemahalan Dan Tunjangan-Keluarga Kepada Penerima Pensiun Atau Tunjangan

Mengubah :

PP No. 9 Tahun 1950 tentang Pemberian Pangkat Militer Tituler Kepada Hakim Yang Bukan Perwira. Jaksa Serta Panitera Pada Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan

Download :
PP No 24 th 1950.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 1957.