Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Pemerintah Pusat Tentang Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data di Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan Merdeka
Belajar dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan,
Riset dan Teknologi melalui Program Sekolah Penggerak,
Program Guru Penggerak, Perencanaan Berbasis Data
dan Implementasi Kurikulum Merdeka yang mengacu
pada rapor dan profil pendidikan baik pada
kabupaten/kota maupun satuan Pendidikan maka
penguatan kelembagaan satuan Pendidikan untuk
mewujudkan proses dan pelayanan Pendidikan yang
bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya mutu
perlu terus digaungkan dan didukung implementasinya;
b. bahwa kebijakan pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, sejalan dengan Visi dan
Misi Kabupaten Konawe Selatan yakni "Desa Maju
Konsel Hebat Menuju Konawe Selatan, Unggul dan
Amanah Berbasis Pedesaan Tahun 2026';
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penjaminan
dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Pemerintah Pusat
tentang Program Sekolah Penggerak, Program Guru
Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan
Perencanaan Berbasis Data di Kabupaten Konawe
Selatan.
l. Pasal 18 (6), Pasal 18A, Pasal 188 ayat(2l), Pasal 20,
Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 1l Tahun 2O2O tentang Cipta Ke{a (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O2l tenta,ng
Standar Nasional Pendidikan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor
24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2013 Nomor 24);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi
Sistem Pedidikan Oleh Pemerintah dan Peerintah
Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor
24 Tahun 2Ol3 tentang Pelayanan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (t embaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 24).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III SASARAN
BAB IV PELAKSANAAN DUKUNGAN
BAB V PENDAMPINGAN DAN COACHING CLINIC
BAB VI SUPERVISI
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI
BAB VIII UKURAN KEBERHASILAN DUKUNGAN
BAB IX ALOKASI ANGGARAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2020
tata - cara - penerimaan - peserta - didik - baru - pada - pendidikan - anak - usia - dini - sekolah - dasar - dan - sekolah - menengah - pertama - tahun - ajaran - 2020 - 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD 2020/46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2020/2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2019 menindaklanjuti ASurat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 1 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, SD,dan SMP Tahun AJarn 2020/2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019; Permen pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2017; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 75 Tahun 2016; SUrat Edaran Pendidikan dan Kebudasyaan No. 1 Tahun 2020; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No. 400/XV/DISDIKBUD/2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, Daya Tampubng Sekolah Dan Penetapan Zonasi, Penambahan Nilai Prestasi, Pembiayaan, Pelaporan Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2020.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 47 Tahun 2013
Rencana aksi daerah millenium development goals (rad mdg's) kabupaten gorontalo tahun 2013-2015
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2013/NO.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Millenium Development Goals (RAD MDG'S) Kabupaten Gorontalo Tahun 2013-2015
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program percepatan Target Milleniun Development Goals Kabupaten Gorontalo.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No,12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; PP No.30 Tahun 1979; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.5 Tahun 2009; PP No.5 Tahun 2010; Perda Kab Gorontalo No.13 Tahun 2011; Instruksi Presiden No.3 Tahun 2010.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Millennium Development Goals (MDGS) Kabupaten Gorontalo Tahun 2013-2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 36 halaman dengan lampiran
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2010
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN KEPAAD PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2022/NO.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan Kepaad Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu didukung dengan tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkinerja baik;
b. bahwa untuk mendorong terwujudnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkinerja baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta berperan dalam mencerdaskan masyarakat Kabupaten Kendal, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan apresiasi dan dukungan kebijakan dalam bentuk pemberian bantuan tambahan kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bersangkutan;
c. bahwa untuk memberikan pedoman dan mewujudkan akuntabilitas penganggaran dan pengelolaan keuangan, maka pemberian bantuan tambahan kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kriteria Penerima Bantuan Kesejahteraan; Penganggaran dan Besaran Bantuan Kesejahteraan; Mekanisme Penyaluran Bantuan Kesejahteraan; Ketentuan Sanksi; Laporan Pertanggungjawaban; Pengawasan Pemberian Bantuan Kesejahteraan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2022.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Muatan Lokal pada Jenjang Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri agar penyelenggaraan pendidikan muatan lokal dapat lebih maksimal.
Pasal 8 ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1979; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010; PERMENDIKBUT No 79 Tahun 2014; PERDA No. 3 Tahun 2016
Penyelenggaraan Muatan Lokal pada Jenjang Pendidikan Dasar
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 47 Tahun 2021
PENINGKATAN KEMANPUAN BACA TULIS AL-QURAN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 47, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 47
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peningkatan Kemanpuan Baca Tulis Al-Quran Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Dan Madrasah Tsanawiyah
ABSTRAK:
a. bahwa baca tulis Alquran merupakan kemampuan yang harus dimiliki bagi pemeluk agama islam;
b. bahwa untuk terciptanya hal tersebut maka perlu dilakukan peningkatan kemampuan baca tulis Alquran peserta didik Sekolah Menengah Pertama dan madrasah Tsanawiyah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Alquran bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah;
UU No 9 Th 1956, UU No 20 Th 2003, UU No 23 Th 2014, PP No 17 Th 1980, Perda Kota Padang No 6 Th 2003, Perda Kota Padang No 5 Th 2011, Perda Kota Padang No 22 Th 2012, Perda Kota Padang No 6 Th 2016
Sistematika Peraturan ini sebagai berikut;
Ketentuan umum
Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Alquran
Pembiayaan
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2021.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 47 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pemberian Tugas Tambahan Guru Sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak Dan Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2008.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
