Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2023

Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Pemerintah Pusat Tentang Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data di Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SASARAN BAB IV PELAKSANAAN DUKUNGAN BAB V PENDAMPINGAN DAN COACHING CLINIC BAB VI SUPERVISI BAB VII MONITORING DAN EVALUASI BAB VIII UKURAN KEBERHASILAN DUKUNGAN BAB IX ALOKASI ANGGARAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Pemerintah Pusat Tentang Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data di Kabupaten Konawe Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

01 Agustus 2023

Tanggal Pengundangan

01 Agustus 2023

Tanggal Berlaku

01 Agustus 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 46

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 4 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 46 TAHUN 2023 PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR PEMERINTAH PUSAT.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENJAMINAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Pemerintah Pusat Tentang Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Perencanaan Berbasis Data dan Implementasi Kurikulum Merdeka yang mengacu pada rapor dan profil pendidikan baik pada kabupaten/kota maupun satuan Pendidikan maka penguatan kelembagaan satuan Pendidikan untuk mewujudkan proses dan pelayanan Pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya mutu perlu terus digaungkan dan didukung implementasinya; b. bahwa kebijakan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Konawe Selatan yakni "Desa Maju Konsel Hebat Menuju Konawe Selatan, Unggul dan Amanah Berbasis Pedesaan Tahun 2026'; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Pemerintah Pusat tentang Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data di Kabupaten Konawe Selatan.
l. Pasal 18 (6), Pasal 18A, Pasal 188 ayat(2l), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1l Tahun 2O2O tentang Cipta Ke{a (kmbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O2l tenta,ng Standar Nasional Pendidikan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 6676); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 24); 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pedidikan Oleh Pemerintah dan Peerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2Ol3 tentang Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan (t embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 24).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SASARAN BAB IV PELAKSANAAN DUKUNGAN BAB V PENDAMPINGAN DAN COACHING CLINIC BAB VI SUPERVISI BAB VII MONITORING DAN EVALUASI BAB VIII UKURAN KEBERHASILAN DUKUNGAN BAB IX ALOKASI ANGGARAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2023

Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Pemerintah Pusat Tentang Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data di Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT