Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagamana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomnor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapt memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja serta pertimbangan obyektif lainnya; bahwa untuk meningkatkan kinerja dan motivasi kerja Pegawai daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor Tahun 2003; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Darah Kabupaten depara Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Besaran Tambahan Penghasilan
Bab IV Penghentian Tambahan Penghasilan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 201l tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai dicabut.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 61 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA SARANA BUDAYA DAN PARIWISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 61 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Alam Khususnya Musibah Bencana Kebakaran Pemukiman Penduduk Di Desa Tempelsari Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor
58 Tahun 2011 tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat
Bencana Alam Khususnya Musibah Bencana Kebakaran
Pemukiman Penduduk di Desa Tempelsari Kecamatan Tretep
Kabupaten Temanggung, maka perlu penanganan secepatnya; bahwa keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam,
bencana sosial, dan bencana lainnya,, pembiayaannya dapat
dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk
Penanganan Bencana Alam Khususnya Musibah Bencana
Kebakaran Pemukiman Penduduk di Desa Tempelsari
Kecamatan Tretep Ka bu paten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 :ahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana alam khususnya Musibah Bencana Kebakaran Pemukiman Penduduk di Desa Tempelsari Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung dan Bantuan stimulan kepada penduduk untuk membangun kembali rumah yang terbakar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2011.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 61 Tahun 2011
RINCIAN-TUGAS-POKOK-DAN-FUNGSI-BADAN-PEMBERDAYAAN-MASYARAKAT-DAN-PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMBRANA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, LD.2011/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka perlu menetapkan
rincian tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana;
b. bahwa rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011;
pendidikan lanjut bagi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2011/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Lanjutan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.20 Tahun 2003; PP No.9 Tahun 2003; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.53 Tahun 2010; Perpres No.12 Tahun 1961.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pendidikan Lanjutan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pemberian Tugas Belajar, Pemberian Belajar, Pendidikan Kerjasama, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2011
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor
13 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kabupaten Sukoharjo
JABATAN STRUKTURAL - PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2011/No. 432
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun
2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian
Tugas Jabatan Struktural Pada Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo,
maka perlu penyesuaian penjabaran tugas pokok, fungsi dan
uraian tugas jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kabupataten Sukoharjo; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kabupaten Sukoharjo,
maka perlu diatur Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Jabatan Strktural pada
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan
b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan Pasal 25 dan Pasal 26 serta penyisipan BAB XA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2011.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 61 Tahun 2011
Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2011/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 91 tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu ditata jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.32 Tahun 2004 ;3.UU No.33 Tahun 2004
;4.UU No.12 tahun 2011 ;5.PP No.38 Tahun 2007 ;6.PP No. 41 Tahun 2007
;7.PP No.91 Tahun 1999 ;8.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 10
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 61 Tahun 2011
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMOLONG - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2011/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen, perlu menjabarkan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah Gemolong Kabupaten Sragen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah
Gemolong Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 128/ MENKES/ SK/ II/ 2004; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 922/Menkes/SK/X/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja, pengangkatan dalam jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2011.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 61 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. bahwa untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan
kualitas pelayanan bidang ketentraman dan ketertiban
masyarakat di Daerah, perlu adanya Standar Pelayanan
Minimal;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2
Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan dan Penerapan; Jenis Pelayanan, Indikator, Standar dan Uraian SPM; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2011.
Jumlah Halaman: 6 hlm; Lampiran: 1 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
