Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.735 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Abstrak

Ketenagakerjaan Cipta Kerja

Download file:

PP Nomor 35 Tahun 2021.pdf

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu - Alih Daya - Waktu Kerja - Waktu Istirahat - Pemutusan Hubungan Kerja - PHK - PKWT

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 35, LN.2021/No.45, TLN No.6647, jdih.setkab.go.id : 42 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai: 1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu; 2) jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT; 3) uang kompensasi bagi Pekerja/Buruh PKWT; 4) pelindungan Pekerja/Buruh dan perizinan berusaha pada kegiatan alih daya; 5) waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu; 6) Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur; 7) batasan Perusahaan tertentu yang dapat menerapkan istirahat panjang; 8) tata cara Pemutusan Hubungan Kerja; dan 9) pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Penjelasan 14 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Abstrak

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Cipta Kerja

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Download file:

PP Nomor 34 Tahun 2021.pdf

Penggunaan - Tenaga - Kerja - Asing - TKA

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 34, LN.2021/No.44, TLN No.6646, jdih.setkab.go.id : 28 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan pemberi kerja TKA, permohonan, perpanjangan, dan perubahan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), pengaturan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA), penerbitan izin tinggal bagi TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA, pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan serta sanksi administratif serta pelanggaran norma penggunaan TKA.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Penjelasan 12 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Abstrak

Hak Asasi Manusia Ketenagakerjaan

Download file:

PP Nomor 60 Tahun 2020.pdf

Unit - Layanan - Disabilitas - Ketenagakerjaan

2020

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 60, LN.2020/No.234, TLN No.6566, jdih.setneg.go.id : 11 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
PP ini mengatur mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota. ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, PP ini mengatur mengenai sumber daya ULD Ketenagakerjaan, tugas ULD Ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, serta pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2020.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Abstrak

Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Download file:

PP Nomor 49 Tahun 2020.pdf

Penyesuaian - Iuran - Program - Jaminan Sosial - Ketenagakerjaan - Bencana - Nonalam - Penyebaran - Corona - Virus - Disease - 2019 - COVID 19

2020

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 49, LN.2020/No.199, TLN No.6551, jdih.setneg.go.id : 20 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

ABSTRAK:

Implikasi pada aspek ekonomi dan sosial yang berdampak luas di Indonesia atas bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan berpotensi terhadap ketidakmampuan perusahaan memenuhi hak pekerja/buruh termasuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga Pemerintah perlu melakukan tindakan khusus untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akibat bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; PP Nomor 44 Tahun 2015 beserta perubahannya; PP Nomor 45 Tahun 2015; dan PP Nomor 46 Tahun 2015.
PP ini mengatur mengenai kebijakan relaksasi atau penyesuaian Iuran berupa kelonggaran batas waktu pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Iuran Jaminan Kematian (JKM), Iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dan Iuran Jaminan Pensiun (JP) setiap bulan, keringanan Iuran JKK dan Iuran JKM, dan penundaan pembayaran sebagian Iuran JP, serta pengurangan denda. Kebijakan relaksasi atau penyesuaian Iuran ini diberlakukan selama bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan selama jangka waktu pelunasan penundaan pembayaran sebagian Iuran JP. Kebijakan yang diatur dalam PP ini diharapkan dapat melindungi, mencegah, atau mengurangi Pekerja yang mengalami pemotongan upah, pengurangan hari kerja, dirumahkan dengan upah dibayar sebagian atau upah tidak dibayar, dan pemutusan hubungan kerja.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah

Download file:

PP Nomor 10 Tahun 2020.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 88 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Kesehatan Kerja

Abstrak

Kesehatan Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Download file:

PP Nomor 88 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Abstrak

Asuransi Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Mengubah

PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

Download file:

PP Nomor 82 Tahun 2019.pdf

PP Nomor 82 Tahun 2019 - Lamp I.pdf

PP Nomor 82 Tahun 2019 - Lamp III.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Mengubah

PP No. 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PP No. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Download file:

PP Nomor 54 Tahun 2016.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengupahan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Mencabut

PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

Download file:

PP Nomor 78 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Download file:

PP Nomor 55 Tahun 2015.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2016.