Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 49 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengangkatan Penyidik Ad Hoc dan Penuntut Umum Ad Hoc dalam Penyidikan dan Penuntutan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Abstrak

Hak Asasi Manusia Tindak Pidana

Download file:

Peraturan Kejagung Nomor 5 Tahun 2023.pdf

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penanganan Perkara Pidana di Provinsi Papua

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Tindak Pidana

Download file:

Peraturan Kejagung Nomor 3 Tahun 2023.pdf

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak

Abstrak

Standar/Pedoman Tindak Pidana

Download file:

Peraturan Kejaksaan No. 6 Tahun 2021.pdf

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 12 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana

Download file:

Peraturan BNPT No. 12 Tahun 2021.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Tindak Pidana

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Download file:

Salinan POJK 16 Tahun 2023.pdf

pidana

2023

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 16, BN.2023 (25)/18 hlm

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan

ABSTRAK:

a. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, telah memberikan perluasan kewenangan penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan; c. bahwa pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, laporan, pemberitahuan atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tata cara penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, permintaan keterangan dari LJK dan pemblokiran rekening, administrasi penyidikan, tindak lanjut hasil penyidikan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
Peraturan ini mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
18 hlm

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah

Abstrak

Tindak Pidana

Status Peraturan

Mencabut

Permensos No. 30 Tahun 2017 tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal

Download file:

Permensos_Nomor_8_Tahun_2023.pdf

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Abstrak

Standar/Pedoman Tindak Pidana

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 570)

Download file:

Nomer 8 Tahun 2021.pdf

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Terorisme Tindak Pidana

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme

Download file:

peraturan-polri-no-10-tahun-2024.pdf

Prosedur - Penindakan - Tersangka - Tindak Pidana - Terorisme

2024

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 10, BN 2024 (579) : 2 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan pelaksanaan operasi penindakan tersangka tindak pidana terorisme, menjamin keamanan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan organisasi, perlu mencabut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2002.
Peraturan ini mengatur mengenai Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

CATATAN:

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2024.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 759), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 2 hlm

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Tindak Pidana

Download file:

Perpol No. 8 th 2021 ttg ...arkan restoratif.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.