Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2014

Menemukan 11.096 peraturan dalam 0,007 detik

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Download file:

UU Nomor 02 Tahun 2014.pdf

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mengubah

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Download file:

UU Nomor 01 Tahun 2014.pdf

pengelolaan-wilayah-pesisir-pulau-kecil

2014

Undang-undang (UU) NO. 1, LN.2014/No. 2, TLN No. 5490, LL SETNEG: 25 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

ABSTRAK:

bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat;
Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 25A, serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014.
Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden. Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
35

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perpu Nomor 2 Tahun 2014.pdf

Perpu Nomor 2 Tahun 2014 - Penjelasan.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download file:

Perpu Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Perpu Nomor 1 Tahun 2014 - Penjelasan.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pelayanan Kesehatan Tradisional

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Download file:

PP Nomor 103 Tahun 2014.pdf

PP Nomor 103 Tahun 2014 - Penjelasan.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur Wakil Bupati Dan Wakil Walikota

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

PP Nomor 102 Tahun 2014.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Abstrak

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mencabut

PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Download file:

PP Nomor 101 Tahun 2014.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asuransi Kredit Indonesia

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 100 Tahun 2014.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Multi Griya Finansial

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 99 Tahun 2014.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2014

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Jaminan Kredit Indonesia

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 98 Tahun 2014.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2014.