Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan Dan Pengawasan Perangkat Daerah Dan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik pada perangkat daerah dan desa, Bupati perlu
melakukan pembinaan dan pengawasan;
bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah dan Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembinaan Dan Pengawasan Perangkat Daerah Dan Desa. Bupati mendelegasikan Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan desa kepada inspektorat daerah. Inspektur melaporkan Pembinaan dan Pengawasan perangkat daerah dan desa kepada Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2024.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 134/E-04/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 134/E-04/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 134/E-04/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENUNJUKAN NARASUMBER EKONOMI KEUANGAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN STRATEGIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pembangunan strategis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar membutuhkan Narasumber dalam pelaksanaannya.
b. bahwa dalam rangka pemenuhan Narasumber tersebut,maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Gianyar.
c. bahwa mengingat pentingnya peran Narasumber sebagaimana dimaksud huruf b dalam pembangunan strategis tersebut, maka perlu menetapkan Narasumber
Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan Strategis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Tahun 2023;
d. bahwa Penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemetintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
eraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022
PENETAPAN NARASUMBER EKONOMI KEUANGAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN STRATEGIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2023,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
-
-
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 139 Tahun 2023
PENGAWASAN PRODUKSI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM BERYODIUM DALAM WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 139, BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 139
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGAWASAN PRODUKSI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
GARAM BERYODIUM DALAM WILAYAH PEMERINTAH
KABUPATEN ENREKANG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan
kecerdasan sumber daya manusia sebagai wujud
tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan
masyarakat, maka dibutuhkan garam konsumsi
dengan kadar yodium yang cukup;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran
produsen garam dan memasyarakatkan penggunaan
garam beryodium sesuai dengan kebutuhan
kesehatan yang memenuhi Standar Nasional
Indonesia, diperlukan pengendalian dan pengawasan
Garam Beryodium;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati Enrekang tentang
Peredaran Garam Beryodium dalam Wilayah
Pemerintah Kabupaten Enrekang.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II SULAWESI Selatan
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Sistim Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6225);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III : PRODUKSI, PERDAGANGAN DAN PEMBINAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB IV : PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
BAB V : LARANGAN DAN SANKS!
BAB VI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 110 Tahun 2023
PERBUP - PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENG AW ASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 110, LD.2023/No.111
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024,
dan guna pedoman pelaksanaan pengawasan internal
dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien,
perlu disusun perencanaan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerin tahan Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten tang Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun
2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-U ndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023
Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 82 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 297
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas, serta untuk meningkatkan tugas dan kinerja Inspektorat dalam bidang pengawasan sehingga lebih terarah, terkendali dan terkoordinasi, sehingga perlu menetapkan PERBUP
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan intern dan efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, serta pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Negeri perlu dilakukan perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Maluku Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Sis tern dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 senagana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016; dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 67 Tahun
2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 53 Tahun 2023
tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2023/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa peningkatan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didorong
dengan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat
Pengawasan Intern Pernerintah Kabupaten Pekalongan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang acuan untuk melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan tindak lanjut hasil pengawasan APIP. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah Kabupaten Pekalongan dan format rekapitulasinya temuan hasil pengawasan APIP dan tindak lanjutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 51 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kabupaten Pandeglang Tahun 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Tahun 2023 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kabupaten Pandeglang Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kabupaten Pandeglang Tahun 2023; bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggaran Tahun 2023 yang berdampak pada capaian kinerja pengawasan maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 12 Tahun 2019; Kepres No. 74 Tahun 2001; Permendagri No.64 Tahun 2007; Permendagri No.88 Tahun 2022; Perda No. 6 Tahun 2021; Perda No. 13 Tahun 2021; Perda No. 6 Tahun 2022; Perda No. 3 Tahun 2023; Perbup No. 96 Tahun 2021
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kabupaten Pandeglang Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 50 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Bupati Siak Nomor 96 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 15 (lima belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Strategi Pengendalian Kecurangan; Lingkungan Pengendalian Kecurangan; Perilaku Anti Kecurangan; Tim Pengendalian Kecurangan; Pembinaan Dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
