Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan
pengelolaan pelayanan penyedotan dan
pengangkutan lumpur tinja ke Instalasi
Pengolah Limbah Terpadu perlu
melakukan pelayanan secara sistematis,
terpadu, dan berkelanjutan;
b. bahwa dalam rangka mengendalikan dan
menertibkan penyediaan prasarana dan
sarana air limbah domestik bagi bangunan
baru maupun lama, serta mengatur
pembinaan dan pengawasan pengelolaan
air limbah domestik, perlu mengatur
pengelolaan layanan lumpur tinja;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor:
04/PRT/M/2017 ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2016 ; 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55
Tahun 2018
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pengelolaan Lumpur Tinja;Sarana Pengelolaan Lumpur Tinja; Tanggung Jawab Dinas; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Jumlah Halaman: 17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2020
Kesehatan, Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja, Perizinan, Pelayanan Publik
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2020-2022
ABSTRAK:
1. Agar perencanaan program strategis Badan Layanan Umum Daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Renstra-BLUD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana strategis badan layanan umum daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomor 25 Tahun 2004
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Susunan dan Sistematika Renstra BLUD
3. Bab III : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020.
42
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik, bahwa dalam rangka menjamin kepastian pelayanan perizinan dan percepatan berusaha, perlu mengatur tata cara pelayanan perizinan berusaha secara elektronik, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018,
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.
Materi pokok : Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:
a. Pelaksanaan Perizinan Secara Online;
b. Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha;
c. Tata Cara Perizinan Melalui OSS;
d. Masa Berlaku Perizinan Berusaha; dan
e. Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Jumlah halaman : 19 HLM; Lampiran : 52 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 49 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kuningan No. 45 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 49 Tahun 2020
penyelenggaraan pelayanan pemulasaran dan pemakaman terhadap jenazah korban corona virus disease 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2020/No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaran Pelayanan Pemulasaran dan Pemakaman Terhadap Jenazah Korban Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Corona Virus Disease 20l9 (Covid-19) telah ditetapkan sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yartg menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan penanggulangannya maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaran dan Pemakaman Tirhadap Jenazah Korban Corona Virus Disease 2019
Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per /X/ 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan; Mekanisme Klaim; Pelaporan; Monitoring, Evaluasi dan Pengawas; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2020.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2020
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD 2020/ No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah
Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan secara
elektronik; bahwa penanganan pemberian pelayanan perizinan dan
non perizinan untuk beberapa jenis perizinan dan non
perizinan telah dilaksanakan dengan menerapkan pola
pelayanan terpadu melalui Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan
perizinan dan non perizinan, diperlukan upaya
penyederhanaan dalam pengaturan pemberian pelayanan
perizinan dan non perizinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, penyelenggaraan, pemohon dan penerbit, persetujuan pemanfaatan ruang, jenis dan proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu, perizinan paralel, jenis dan proses pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, pelaksanaan layanan pendampingan dan pemberian notifikasi, tim teknis dan rekomendasi teknis, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2020.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lokasi, Tata Cara, Mekanisme dan Pemeriksaan Izin Usaha Pengelolaan Rumah Saarang Burung Walet
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Lokasi, Tata Cara, Mekanisme dan Pemeriksaan Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet;
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.
a. lokasi sarang burung walet;
b. tata cara dan mekanisme perizinan usaha rumah sarang burung walet;
c. sanksi administratif; dan
d. pemeriksaan, pengawasan, penertiban perizinan usaha rumah sarang burung walet.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020.
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 79 Tahun 2010 tentang Lokasi, Tata Cara, Mekanisme dan Pemeriksaan Perizinan Usaha Rumah Sarang Burung Walet
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Selaku sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar;
b. bahwa dalam rangka penyesuaian mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online single submission), Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar;
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; UU No. 24 Tahun 2018; Perda No. 11 Tahun 2012; Perda No. 6 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non periznan yang ruang lingkupnya meliputi:
a.. Maksud dan Tujuan
b. Pelimpahan Kewenangan
c. Ruang Lingkup Kewenangan pada sektor:
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pariwisata;
4. Penanaman modal;
5. Perindustrian;
6. Perdagangan;
7. Ketenteraman dan ketertiban umum;
8. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
9. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
10. Pertanahan;11. Pertanian;
12. Perikanan;
13. Perhubungan;
14. Lingkungan hidup;
15. Tenaga kerja;
16. Koperasi dan usaha kecil menengah; dan
17. Sosial.
d. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Melalui Sistem OSS
e. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Non OSS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan etika pelayanan perizinan bagi aparatur dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 138 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, visi dan misi DPMPTSP, kode etik pelayanan perizinan, majelis kode etik, mekanisme penegakan kode etik, rehabilitasi, pembiayaan, sanksi moral.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan guna menunjang tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan di bidang standar kesehatan, perlu mengatur pelayanan minimal bidang kesehatan; bahwa berdasarkan penerapan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kudus;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Kudus yang meliputi Maksud dan Tujuan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Pengembangan Kapasitas, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
20 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
