Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 17 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tulungagung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Tulungagung

Tanggal Penetapan

23 Oktober 2015

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Bidang

Halaman ini telah diakses 937 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 17 TH 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

IZIN - GANGGUAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatlan upaya pengendalian, perlindungan, dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha serta untuk menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan, maka perlu adanya penyempurnaan regulasi dalam penyelenggaraan izin gangguan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 1. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (fembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ll2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 50381: 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tannbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor a593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2Ol0 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011,; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Ta}eun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan HiduP (AMDAL); Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521