Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan arah, strategi dan
arahan dalam mengambil keputusan untuk
mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan
sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang
diinginkan perlu disusun rencana strategis perangkat
daerah; bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerahyang merupakan penjabaran dari Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah dan sebagai dokumenperencanaan teknis operasional dalam menentukan arahkebijakan serta indikasi program, kegiatan, lokasi dankelompok sasaran yang disertai indikator kinerja danpendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap PerangkatDaerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021-2026, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2021-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2021 diubah.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 86 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1120
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor
4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerakabupaten Aceh Tengah Tahun 2023
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan
a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang
tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka
panjang daerah dan rencana pembangunan jangka
menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana
pembangunan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka
panjang daerah dan rencana pembangunan jangka
menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana
pembangunan
jangka panjang daerah,
jangka panjang daerah,
rencana
rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja
pemerintah daerah, menyebutkan bahwajika Rencana Kerja
Pemerintah Daerah tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dapat
dilakukan perubahan;
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja
pemerintah daerah, menyebutkan bahwajika Rencana Kerja
Pemerintah Daerah tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut di atas, perlu merubah Peraturan
Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun
2023.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut di atas, perlu merubah Peraturan
Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun
2023.
Undang-Undang Nomor 7
(drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Gubemur Aceh Nomor 22 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009
; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2022; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan pasal I, Pasal 3, Pasal 3A, Pasal 3B dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
5
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2024.
UU Nomor 69 tahun 1958; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2012; Perda Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2022
Peraturan bupati ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. RKPD disusun dengan sistematika Pendahuluan, Gambaran umum kondisi daerah, Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, Prioritas dan sasaran pembangunan daerah; Rencana kerja dan pendanaan daerah; Kinerja penyelenggara pemerintah daerah, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun 2023-2026
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2017; Perpres No. 18 Tahun 2020; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan
Teknologi Nomor 03 Tahun 2012; Permendagri No. 36 Tahun 2012; Perda No. 3 Tahun 2012; Perda No. 1 Tahun 2023; Perbup No. 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun 2023-2026
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
167 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 No 22 Seri G; https://jdih.probolinggokab.go.id/uploads/product_hukum/file_peraturan/1704867726_Draft-PERBUP-renstra-2024-2026.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi Penjabat (Pj) Bupati
untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Probolinggo tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 25 Tahun 2004;
UU No 17 Tahun 2007;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 30 Tahun 2014;
UU No 6 Tahun 2023;
Perpres No 18 Tahun 2020;
Permendagri No 86 Tahun 2017;
Permendagri No 70 Tahun 2019;
Perda Prov Jawa Timur No 1 Tahun 2009;
Perda Prov Jawa Timur No 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jawa Timur No 4 Tahun 2021;
Perda Kab. Probolinggo No 8 Tahun 2008;
Perda Kab. Probolinggo No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Probolinggo No 1 Tahun 2022;
Perda Kab. Probolinggo No 18 Tahun 2023;
Renstra PD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 dan diselaraskan dengan pencapaian sasaran,
program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta Renstra
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.
Jangka waktu efektif pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten NgadaTahun 2023 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional , Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, Pasal 23 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Peru bahan Rencana Pembangunan .Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Ngada Tahun 2024
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat,
dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
Peraturan tersebut berisi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (3); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 74 Tahun 2005;
Perbup ini mengatur Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, serta yang diusulkan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan dana anggaran pendapatan dan belanja negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2024 dan berakhir pada 31 Desember 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
658 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemcrintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050-5889 Tahun 2021; Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1/1/2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 26), di ubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
