SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2011/No. 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Temanggung, maka Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temangung Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, krjasama dan koordinasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2011.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 75 Tahun 2008 dicabut.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 72 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat
mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu,
masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung
maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya
pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan; bahwa dalam rangka upaya pengendalian dampak
rokok terhadap kesehatan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Sragen telah
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa
Rokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Kawasan Tanpa Rokok;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 5 Tahun 1985; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kawasan tanpa rokok, bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2011.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 72 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pembentukan, susunan organisasi, kedudukan ,dan tugas
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011;
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut huruf a perlu
diatur uraian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011;
Materi Pokok: Tugas, Fungsi, Dan Organisasi; Uraian Tugas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 198 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana
Jumlah Halaman: 7 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 72 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Ang9aran 2012 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebaqaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008;
Materi Pokok: Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2011.
Jumlah Halaman: 6 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 71 Tahun 2011
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2011/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 ten tang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung
perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas pokok dan fungsi, organisasi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2011.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2008 dicabut.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 71 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Jembrana
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan
Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan
Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
ahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan
daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi
daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab; bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah perlu dilakukan pengaturan tata cara
pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan
Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium
Kesehatan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang obyek retribusi, pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan daerah, waktu pelayanan, sistem rujukan, tata tertib, kerjasama dengan pihak ketiga, hasil pungutan retribusi, pembebasan biaya pelayanan kesehatan di daerah kejadian luar biasa dan bencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 71 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Untuk Biaya Operasional Bagi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa / Kelurahan (PPKBD/KEL.) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasi setiap warga Kabupaten Semarang khususnya yang berada di desa atau Kelurahan dalam Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, maka perlu adanya kegiatan penyuluhan, pengarahan dan pembinaan dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desai Kelurahan (PPKBD/KEL.);
bahwa dalam menunjang pielaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah kepada perorangan untuk biaya operasional bagi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desai Keluarahan (PPKBD/KEL.) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat tepat sasaran dan dipertahggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk teknisnya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan-Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Petaturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Untuk Biaya Operasional Bagi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa / Kelurahan (PPKBD/KEL.) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampitan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
