Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati
Semarang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023,
perlu menyusun dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2023; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, · Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Ten tang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana
Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Uridang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 54 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan satu tahunan perangkat daerah yang digunakan sebagai acuan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan Nomor 66 Tahun 2022
PENETAPAN – RENCANA – STRATEGIS – KANTOR – CAMAT – ONOHAZUMBA – KABUPATEN – NIAS – SELATAN – TAHUN – 2021 – 2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Kantor Camat Onohazumba Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021- 2026; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, SISTEMATIKA RENSTRA, PENETAPAN RENSTRA, dan KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 66 Tahun 2022
PERBUP Kab. Purbalingga No. 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD Tahun 2022 No. 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah maka Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga sudah
tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga
perlu diganti
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 ; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun
2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : BAPPELITBANGDA bertugas membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan dan penelitian, dengan fungsi meliputi penyusunan kebijakan, dukungan teknis, evaluasi, pembinaan, administrasi, dan koordinasi di Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat memiliki tugas perumusan kebijakan dan dukungan administratif serta fungsi koordinasi, pembinaan administrasi, dan pengelolaan barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 97) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
28 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 65 Tahun 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2022/NO.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dalam tahun berjalan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DAerah Kabupaten Bantul NOmor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 24 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021;
Materi Pokok: mengatur mengenai definisi, sistematika, dan rincian perubahan RKPD Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
Jumlah Halaman: 5 HLM; Lampiran: 551 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mendukung pencegahan dan peningkatan
kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di Kabupaten Cilacap, perlu disusun rencana
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh agar tidak timbul kawasan kumuh baru;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh, menyebutkan bahwa Rencana Peningkatan Kualitas
mengenai Rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh
ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman,
menyebutkan bahwa pelaksanaan pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh Kabupaten Cilacap Tahun 2022 - 2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Lingkup Dokumen RP2KPKPK, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah duibah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.70 Tahun 2019; PERMENDAGRI RI No.90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.81 Tahun 2022; PERDA Kab. Kep. Meranti No.18 Tahun 2011; PERDA Kab. Kep. Meranti No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Kep. Meranti No.5 Tahun 2021; PERDA Kab. Kep. Meranti No.6 Tahun 2021; PERDA No.9 Tahun 2021; PERBUP Kep. Meranti No.26 Tahun 2022; PERBUP Kep. Meranti No.110 Tahun 2020; PERBUP Kep. Meranti Kep. Meranti No.57 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 5 (lima) pasal, diantaranya mmebahas tentang; Ketentuan Umum; Rencana Kerja; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perencanaan dan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, ef ektivitas, dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 274 dan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah, perlu menerapkan sistem informasi pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan; bahwa guna optimalisasi, kelancaran, kepastian hukum, dan memberikan panduan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di Kabupaten Kudus, perlu mengatur tata cara perencanaan dan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perencanaan dan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Proses Perencanaan dalam SIPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 69 Tahun 2019 dicabut
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 65 Tahun 2022
PERBUP Kab. Garut No. 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023
rencana - kerja - peemrintah - daerah - kabupaten - bogor
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkulitas dan bersinergi berdasarka ketentuan Pasal 246 ayat (2) maka perlu memebentuk Perbup tentang Rencana Kerja Perda Kab. Bogor Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; Uu no. 28 tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2008; PP no. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP no. 17 Tahun 2017; PP no. 45 Tahun 2017; PP No. 2 tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 33 tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Pp No. 13 Tahun 2019; PP No. 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020; Perpres No. 59 tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perpres No. 1`8 tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 10 Tahun 2018; Permendagri No. 130 tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 tahun 2019; Permendagri No. 18 tahun 2020; Permendagri No. 20 tahun 2020 Permendagri No. 39 Tahun 2020; Permendagri No. 12 tahun 2021; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 81 Tahun 2022; Permen PPN/Kep. BPPN No. 4 Tahun 2022; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PPerda Jabar No. 9 Tahun 2008: Perda Jabar No. 6 Tahun 200i: Perda Jabar No. 8 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor Np. 12 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 3 tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 4 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan perda Kab. Bogor No. 3 tahun 2021; Pergub Jabar No. 25 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, keududkan Dan Muatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistem Informasi Pemerintah daerah; Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dengan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Peringkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Nomor 51 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi
perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi
Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan
kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkenaan
serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati
Nomor 51 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51
Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2021; Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 diubah.
1082 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
