Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2005

Menemukan 1.625 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2006

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
6 TAHUN 2005(RKPD KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2005)20012016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2005

Penyelenggaraan Rumah Sewaan

Perumahan, Permukiman

Download :
No. 6 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005

Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan Sistem Pengendalian Intern

Download :
P_Jabar_Perda_7_2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 7 Tahun 2005

Pajak Penerangan Jalan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-7-PENERANGAN-JALAN.pdf

Abstrak

pajak

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2005/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK:

Dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur Pajak Penerangan Jalan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanan 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawasi selatan 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 8. Peranturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 9. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daearah; 10. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.
MENGATUR TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 7 Tahun 2005

Rencana Detail Tata Ruang Kota Balige Tahun 2005-2010

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
perda toba samosir no.7 thn 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari No. 7 Tahun 2005

PENETAPAN SATUAN ANGGARAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2OO5

Abstrak

PENETAPAN - SATUAN - ANGGARAN - BELANJA - PENUNJANG - KEGIATAN - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KABUPATEN BATANG HARI - TAHUN ANGGARAN 2OO5

2005

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2005/No. 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN SATUAN ANGGARAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2OO5

ABSTRAK:

Untuk mendukung kinerja dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang hari pedu disusun Satuan Anggaran Belanja Penunjang Kegiatan DPRD Kabupaten Batang Hari sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Perturan Bupati tentang Penetapan Satuan Anggaran Belanja Penunjang Kegiatan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang hari Tahun Anggaran 2005.
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 62 Tahun 1990; PP No. 45 Tahun 1994; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2004; Kepmendagri No. 29 Tahun 2002; Perda Kab. Batang Hari No. 10 Tahun 2001; Perda Kab. Batang Hari No. 1 Tahun 2001.
Perbup ini mengatur tentang PENETAPAN SATUAN ANGGARAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2OO5.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2005.
10 hlmn

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2005

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERPRES NO 7 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 7 Tahun 2005

Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2004

APBD

Abstrak

Penetapan - Perhitungan Anggaran - Pendapatan - Belanja - Daerah - Kabupaten Muaro Jambi - Tahun Anggaran 2004

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2005/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2004

ABSTRAK:

Dengan telah berakhirnya Tahun Anggota 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2004; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 1997; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 107 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmendagri No. 29 Tahun 2002; Perda Kab. Muaro Jambi No. 01 Tahun 2004; Perda Kab. Muaro Jambi No. 04 Tahun 2004.
Perda ini mengatur tentang Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2004.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2005.
6 hlmn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2005

Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi di Kabupaten Kolaka

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kolaka No.07 Tahun 2005.pdf

Abstrak

JASA KONSTRUKSI

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2005/ NO. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi di Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran masayarakat Jasa Konstruksi dan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 369 / KPTS / M / 2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, maka perlu diatur mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Kolaka dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1987; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 80 Tahun 2003; Perda Kabupaten Kolaka No. 4 Tahun 2000; Perda Kabupaten Kolaka No. 1 Tahun 2004.
Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi pemberian izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kolaka dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; pemberian izin usaha jasa konstruksi (IUJK); syarat-syarat memperoleh izin; jangka waktu berlakunya izin dan wilayah operasi; prinsip penetapan dan struktur besarnya tarif retribusi; kewajiban pemegang izin; pencabutan surat izin; tata cara pemungutan; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat terutang retribusi; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; kadaluarsa; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa; pengawasan; penyidikan; serta ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2005.
29

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2005

Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Merek

Partai Politik dan Pemilu Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek

Mencabut :

PP No. 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek

Download :
PP NO 7 TH 2005.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2005

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2005.