Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

Menemukan 822 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 29 Tahun 2000

SUMBANGAN WAJIB PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA/DAERAH DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN SWASTA DI DAERAH ASAHAN

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 29 TAHUN 2000.doc

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 29 Tahun 2000

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DALAM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Download :
Perda No 29 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2000

Perubahan Yang Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17/HK-PD TB.013. I/VIII/1984 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2000

Rahasia Dagang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
UU Nomor 30 Tahun 2000.pdf

Abstrak

rahasia-dagang

2000

Undang-undang (UU) NO. 30, LN. 2000/ No. 242, TLN NO. 4044, LL SETNEG : 8 HLM

Undang-undang (UU) tentang Rahasia Dagang

ABSTRAK:

bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual; bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement an Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rahasia Dagang.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
1. KETENTUAN UMUM 2. LINGKUP RAHASIA DAGANG 3. HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG 4. PENGALIHAN HAK DAN LISENSI 5. BIAYA 6. PENYELESAIAN SENGKETA 7. PELANGGARAN RAHASIA DAGANG 8. PENYIDIKAN 9. KETENTUAN PIDANA 10. KETENTUAN LAIN-LAIN 11. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000.
-
Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden. Pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian Lisensi Rahasia Dagang dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
14

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 30 Tahun 2000

Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
PERDA Kab. Bandung No.30 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 30 Tahun 2000

PEMBENTUKAN,PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Download :
Perda No 30 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 2000

Pembubaran Tim Penanggulangan Masalah Utang-Utang Perusahaan Swasta Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 172 Tahun 1998 tentang Tim Penanggulangan Masalah Utang-Utang Perusahaan Swasta Indonesia

Download :
Keputusan_Presiden_no_30 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2000

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Download :
PP No.30 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2000

PEMBENTUKAN,PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Download :
Perda No 31 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2000

Desain Industri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
UU Nomor 31 Tahun 2000.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000. Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 dinyatakan tidak berlaku.