SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH - PEDOMAN PELAKSANAAN - ANALISIS KINERJA TERINTEGRASI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Terintegrasi
ABSTRAK:
Ketentuan Pasal 380 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan, pada Ayat (1) Bupati/Walikota sebagai kepala daerah Kab/Kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kab/Kota, selanjutnya pada Ayat (2) menyatakan, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Bupati/Walikota dibantu oleh inspektorat Kab/Kota.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 30 Tahun 2019; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan-RB No. 12 Tahun 2015; Permenpan-RB No. 17 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Analisis Kinerja SKPD
Bab III Ketentuan Penutup
Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
-
-
18 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 36 Tahun 2021
PEGAWAI NEGERI SIPIL - PENYESUAIAN IJAZAH - PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor Seri E Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahw dalam upaya meningkatkan kinerja dan memberikan penghargaan atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier, PNS dapat diberikan kenaikan pangkat setelah dinyatakan lulus ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; bahwa untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi dan efektivitas, ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS di lingkungan Pemkab Purworejo perlu diselenggarakan oleh Pemda dan dilaksanakan di Daerah; bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di Lingkungan Pemkab Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 11 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian kewenangan, kepanitiaan, pengelompokan ujian dinas dan IKPPI, persyaratan dan kriteria, penyelenggaraan ujian dinas dan UKPPI, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2021.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan publik bagi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, maka perlu disusun Pedoman Standar Pelayanan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa Bupati menetapkan batas waktu penerbitan surat pengesahan Iaporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian Iaporan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V huruf S angka 1 huruf c;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 ; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Oaerah Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 60 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 70 Tahun 2020 ; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 35 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Perencanaan Anggaran Kas; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Anggaran; Penetapan SP2D Untuk Retensi; Penyelesaian Uang Persediaan; Akuntansl Dan Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2021.
21 halaman peraturan dan 9 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 36 Tahun 2021
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2021 (36)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 (dua) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, Permendagri No. 5 Tahun 2017, Perda No. 4 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
Terdiri dari 19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN BANTUAN HIBAH KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sehingga perlu diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Hibah Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 15 Tahun 2004;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 6 Tahun 2014;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 74 Tahun 2005;PP No. 43 Tahun 2014;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permendagri No. 77 Tahun 2020;Perda No. 1 Tahun 2015;Perda No. 3 Tahun 2020;
Bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 36 Tahun 2021
PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN MEDIA MASSA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Media Massa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan
informasi program dan kegiatan pemerintah kabupaten
Lampung Tengah kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;
b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan
penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur
media cetak, media siber, media elektronik sebagai
upaya memperoleh hasil yang maksimal;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2019 tentang
Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah dengan Media Massa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun
2020, belum dapat dilaksanakan secara maksimal,
sehingga perlu di lakukan penyesuaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah dengan Media Massa;
UU No 28 tahun 1959, UU No 40 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2002, UU No 11 Tahun 2008, UU No 14 Tahun 2008, UU no 23 Tahun 2014, PP No 61 Tahun 2010, Perpres No 16 Tahun 2018, Perpres No 95 Tahun 2018, PermenPAN No PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007, PermenPANRB No 55 Tahun 2011, Perda Kab Lampung Tengah No 2 Tahun 2018, Perda Kab Lampung Tengah No 12 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN MEDIA MASSA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :
a. Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Media Massa.
b. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama
Publikasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
dengan Media Massa.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Wakatobi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi TA 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan dan keseragaman harga di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wakatobi, maka Peraturan
Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Wakatobi Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Wakatobi Tahun Anggaran 2021;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2020
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Wakatobi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 48);
STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN
ANGGARAN 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 48 TAHUN 2020
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 36 Tahun 2021
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusian, demokratis dan keadilan;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Buton Utara dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta h u n 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
BAB VI PENYERAHAN HASIL PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN PELAPORAN
BAB V PENDANAAN
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
-
-
21 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
